Ibas Nilai Penonaktifan Andi Nurpati Belum Perlu

Jakarta - Desakan penonaktifan Andi Nurpati, eks anggota KPU yang kini Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, mulai disuarakan sejumlah pihak. Namun, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai penonaktifan wanita yang diduga memalsukan surat putusan MK itu, belum perlu.

"Saya melihatnya belum sejauh itu. Saya melihatnya belum ada suatu tindakan yang perlu kita lakukan terhadap Ibu Andi Nurpati, yang selama ini dikait-kaitkan kepada isu atau kasus yang belum jelas juga atau terang benderang terhadap Ibu Andi Nurpati," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Meski demikian, menurut Ibas, apa pun nanti yang akan dilakukan penegak hukum, Partai Demokrat akan menghormati hukum.

"Sikap kita jelas, bilamana masing-masing individu dari kader Partai Demokrat terlibat proses hukum, kasus-kasus hukum, tentunya kita serahkan semuanya kepada penegak hukum. Tapi saya juga katakan di berbagai kesempatan, kita juga menganut azas praduga tak bersalah," imbuhnya.

Ibas kembali menegaskan, jika kasus dugaan pemalsuan surat MK itu sudah benar-benar jelas dan terang benderang, baru pihaknya akan mengambil langkah.

"Sebagai kader partai tentunya kita harus dan bisa memberikan bantuan hukum atas kasus-kasus hukum," ujar putra bungsu presiden SBY itu.

(lrn/rdf)