FPDIP Minta Pemerintah Minta Maaf Soal Pemancungan Ruyati

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPR menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengetahui hukuman mati yang dialami Ruyati, TKW yang dihukum pancung di Arab Saudi. Pemerintah diminta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kelalaian tersebut.

"Kami menyesalkan dengan adanya warga negara RI yang dieksekusi mati di negara lain dan sampai pemerintah RI tidak tahu. Hal ini sudah sangat-sangat menyakitkan dan disesalkan. Sebenarnya pemerintahan ini ada atau tidak," kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2011).

Seperti diketahui, perihal hukuman pancung terhadap Ruyati ini pertama kali diketahui oleh aktivis buruh migran.

"Pemerintah RI harus menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kelalaian ini kepada seluruh masyarakat Indonesia atas musibah tewasnya WNI akibat dihukum di negara lain tanpa upaya dan diketahui oleh pemerintah RI," imbuh Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, seharusnya setiap WNI di luar negeri tetap dalam pantauan dan pemerintah wajib memberikan perlindungan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut.

"Pertanyaannya, apa kerja kedutaan besar kita?" cetus Sekjen DPP PDIP ini.

PDIP juga meminta Presiden SBY segera menarik Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan diberhentikan.

"Karena lalai atau memang tidak tahu atau tidak peduli terjadi warga negara kita yang mendapatkan hukuman mati," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Tidak hanya itu, fraksi oposisi ini juga meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi terpadu antara DPR, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak ketiga mewakili masyarakat.

"DPR segara panggil Menlu dan Menaker untuk dimintakan pertanggungjawaban terkait masalah tersebut," tegasnya.

(lrn/rdf)