Pemerintah Diminta Tertibkan TKW Berkedok Umroh

Jakarta - Banyak alasan orang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi. Salah satunya adalah orang-orang yang menunggu musim haji tiba. Mereka berangkat dengan visa umroh, berbulan-bulan sebelum musim haji tiba. Karena bekal mereka tidak cukup, di Arab Saudi, mereka terpaksa bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di sektor domestik alias PRT.

"Untuk bisa bertahan hidup, mereka menjadi PRT ilegal dan melakukan segala macam pekerjaan. Mereka sering dimanfaatkan para sindikat dengan mempekerjakan mereka menjadi PRT dan pekerjaan lain," ujar sosiolog Musni Umar kepada detikcom, Senin (20/6/2011).

Menurut Musni, golongan seperti inilah yang paling rentan menjadi korban kriminalitas maupun penipuan di Arab Saudi. Apalagi umumnya mereka tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab atau keahlian lain. Agar hal ini tidak terjadi, pemerintah diminta memperketat aturan berumroh. Bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mencegah agar tidak ada WNI yang menjadi PRT ilegal di Arab Saudi.

"Semua WNI atau jamaah umroh yang hendak ke Arab Saudi diwajibkan memiliki tiket pulang pergi dan dana yang cukup untuk biaya hidup selama di negara itu," katanya.

Musni mengaku prihatin dengan kasus pemancungan TKW Ruyati di Arab Saudi. Dia berharap hal ini bisa menjadi momentum penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi.

"Kecuali ada perjanjian kerja antara majikan dan pekerja yang disahkan oleh BNP2TKI dan setelah yang bersangkutan memperoleh pelatihan kerja yang cukup dan memiliki kemampuan berbahasa Arab," katanya.

Mei lalu, pemerintah memulangkan TKI bermasalah, yang menginap di bawah jembatan di Kota Jeddah. Banyak di antaranya merupakan tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan umroh. Mereka diangkut dengan KM Labobar.

(rdf/nrl)