Migrant Care: Ruyati Diperlakukan Kasar Sebelum Bunuh Majikan

Jakarta - Tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, Ruyati, dieksekusi mati dengan cara pancung pada Sabtu (18/6) kemarin. Migrant Care menyebut, tidak selayaknya Ruyati divonis pancung karena pembunuhan yang dilakukan perempuan itu pasti ada sebabnya.

"Menurut informasi dari rekan kerja Ibu Ruyati yang disampaikan keluarga, Ibu Ruyati mendapat perlakuan kasar dari ibu majikannya sejak tiga hari bekerja," kata analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo, saat dihubungi detikcom, Minggu (19/6/2011).

Dia menuturkan, tipologi kasus TKI yang terancam hukuman di luar negeri adalah karena membunuh majikannya. Namun menurutnya, sesorang membunuh pastilah karena ada alasan tertentu. Alasan itulah yang hendaknya menjadi pertimbangan pengadilan saat akan memvonis seorang terdakwa.

"Majikannya ini katanya suka menyiksa. Awal 2010 juga Ibu Ruyati pernah masuk RS karena kakinya luka akibat mendapat kekerasan. Harusnya ini bisa dideteksi kalau dilakukan monitoring. Ini bukan pembunuhan berencana tapi tindakan pembelaan diri. Harusnya dilihat motifnya bahwa ini adalah pembelaan," sambung Wahyu.

Wahyu menuturkan, komunikasi terakhir keluarga dan Ruyati berlangsung sebelum kasus hukum Ruyati dilakukan. Komunikasi tidak jalan karena monitoring perwakilan Indonesia di Saudi Arabia, menurutnya, tidak berjalan.

"Tidak ada komunikasi, putus kontak komunikasi keluarga dan Ibu Ruyati. Seharusnya kalau ada ancaman hukuman seperti ini (pancung), perkembangannya disampaikan ke keluarga," imbuhnya.

Ruyati telah dieksekusi di Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin atas vonis terhadap
pembunuhan seorang perempuan Arab Saudi. "Pahlawan devisa" itu mengakui perbuatan yang dilakukannya pada awal 2010 lalu itu. Kemendagri Saudi menyebut Ruyati membunuh Khairiya

Hamid binti Mijlid dengan menggunakan alat pemotong daging dan menusuknya di leher.
Minggu lalu Amnesty Internasional telah mengutuk penggunaan hukuman pancung yang trennya terus meningkat di Arab Saudi dan meminta negara yang kaya akan minyak tersebut untuk menghentikan kebijakannya tersebut.

(vit/nrl)