PAN: PT Menyangkut Masa Depan Bangsa, Harus Dibahas di Setgab

Jakarta - Pembahasan ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT) tengah menghangat di DPR. Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar PT dibahas di Sekretariat gabungan (Setgab) koalisi karena hal tersebut menyangkut masa depan bangsa.

"Sikap kita, seyogyanya memang PT dibahas di Setgab. Ini kan masalah besar, menyangkut konsolidasi politik dan masa depan bangsa. PT itu kan diturunkan dari empat pilar, NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy kepada detikcom, Sabtu (18/6/2011) malam.

Menurut Tjatur, pembahasan PT harus bervisi ke depan. Maksudnya, pembahasan PT kali ini harus menetapkan angka PT yang ke depannya tak lagi berubah-ubah setiap pemilu. Tjatur mengatakan, Setgab dibentuk dengan alasan untuk membahas isu strategis, maka tidak ada alasan untuk tidak membahas hal tersebut dalam Setgab.

"Kita ingin ujungnya nanti berapa. 20 Persen misalnya, tapi harus bertahap dan harus ada roadmap untuk aturan politik yang tidak berubah-ubah. Seperti sepak bola itu, enggak mungkinkan tiap tahun ganti peraturan permainan," katanya.
 
Sebalumnya, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin juga meminta agar persoalan PT dibahas dalam Setgab. Hal ini menurutnya sangat penting karena menyangkut masa depan sistem kepartaian.

"Menurut saya Setgab harus membahas ini. Persoalan PT ini persoalan besar, bagaimana kita harus menata kembali sistem kepartaian kita untuk masa depan parpol yang lebih baik," kata politisi PPP, Lukman Hakim Saifuddin, usai berbicara dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Tragedi Siami dan Negeri Kleptokrasi' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Pendapat berbeda dilayangkan Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Menurutnya PT tak perlu dibahas di Setgab.

"Kami tidak menyarankan itu dibicarakan di Setgab. Ini kemudian tidak untuk menyeragamkan suara di Setgab. Setgab untuk tempat saling memahami satu sama lain," tutur Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/6).

(adi/anw)