Hasil Audit BPK Terhadap APBD Riau Dinilai Wajar

Pekanbaru - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada anggaran APBD Riau tahun 2010 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil opini ini menunjukan dalam pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil audit tersebut diserahkan anggota VI BPK RI, Rizal Djalil kepada Gubernur Riau, Rusli Zainal, di sidang Paripurna di DPRD Riau, Jumat (17/6/2011) sore tadi. Rizal Djalil dalam penyerahan hasil audit tersebut, mengatakan, di Indonesia hanya ada dua provinsi yang meraih WTP. Dua provinsi yang mendapat opini WTP tersebut adalah Yogyakarta dan Riau.

"Wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi dari hasil audit yang dilakukan BPK. Hasil audit yang kita lakukan pada pelaksanaan anggaran APBD Riau pada tahun 2010 membuktikan administrasi pengguna anngaran yang dilakukan Pemprov Riau sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rizal.

Kendati demikian, BPK RI tetap memberikan catatan masih ada tiga item pertanggungjawaban APBD Riau 2010 yang harus dibenahi administrasinya. Administrasi yang harus diperbaiki itu berada pada anggaran Sekretariat DPRD Riau. Selain itu administrasi bantuan sosial yang dikelola Sekretariat Pemprov Riau. Dan terakhir, penyerahan modal Pemprov Riau pada PT Riau Air perusahaan penerbangan.

"Untuk perusahaan penerbangan PT Riau Air program ini sangat bagus karena memberikan manfaat bagi masyarakat Riau termasuk masyarakat di Jambi. Karena itu kita mendukung program ini selagi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan," kata Rizal.

Sedangkan Gubernur Riau, Rusli Zainal mengatakan, keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian bukan merupakan tujuan utama. Namun lebih dari itu, bagaiman perencanaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.

"Saya meminta semua pimpinan satuan kerja dapat membuat sistem control anggaran secara kontinyu. Dengan demikian, bila ada penyimpangan bisa langsung dicegah," kata Rusli Zainal.

(cha/mok)