Ali Sadikin Dukung Menteri Khusus Jabodetabek

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mendukung agar pemerintah pusat menunjuk seorang menteri khusus bagi wilayah Jabodetabek yang mengkoordinir pengelolaan pembangunan wilayah."Usulan itu mutlak, itu yang saya arahkan dalam rangka pembangunan daerah. Itu merupakan proyek megapolitan. Kalau gubernur hanya metropolitan," kata Ali Sadikin usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (22/6/2004) dalam rangka HUT ke-577 DKI Jakarta.Kebutuhan akan adanya menteri khusus Jabodetabek sudah didengungkan sejak zaman Ali Sadikin menjabat gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966-1977. "Ini harus dirintis oleh pemerintah pusat, tetapi sudah berapa puluh tahun pemerintah pusat geblek nggak mau mengerti saya," ujarnya.Menurut Ali, kota megapolitan perlu dipimpin oleh seorang menteri. "Hal ini tidak bisa diatur hanya masalah perkotaan. Kota megapolitan itu perlu dipimpin oleh seorang menteri atau menko karena masalah Jakarta ini banyak dengan adanya perluasan wilayah," ungkapnya."Kalau tidak disiapkan menjadi megapolitan akan hancur. Contohnya Jakarta. Masalah ini terjadi bukan karena pemerintah daerahnya, tetapi pemerintah pusat tidak punya visi melihat ibukota ini, tidak semata-mata tanggung jawab gubernur tetapi juga pemerintah pusat," demikian Ali Sadikin.Seperti diketahui, Kementerian Jabodetabek dengan pejabat setingkat menteri koordinator muncul kembali dalam salah satu poin usulan revisi UU Nomor 22/2000 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 34/2000 tentang Jakarta Daerah Khusus Provinsi DKI. Usulan itu diajukan ke Komisi II DPR RI oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).Berbagai pertimbangan mendasari dimunculkannya kembali usulan tersebut. Di samping niat untuk menata kembali sistem transportasi di kawasan itu, masalah pembuangan sampah, khususnya dari DKI ke daerah penyangganya, serta persoalan permukiman juga ikut menjadi masukan pertimbangan. (aan/)