.webp)
Karenanya, penuntasan kasus ini pun dipandang akan meluas. Butuh waktu lama untuk menyatukan pendapat 9 parpol di DPR dengan segudang kepentingan politiknya.
"Kan begini seharusnya kalau persoalan ini segera ditangani Kepolisian maka persoalan ini tidak masuk ke persoalan politik. Sehingga persoalan ini menjadi makin luas dan penyelesaiannya memerlukan konsentrasi dan waktu yang lebih komplek," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wajar saja Pramono memandang demikian. Saat ini Andi Nurpati menduduki posisi penting di PD. Posisi Andi Nurpati pun tergolong vital, ia yang mantan anggota KPU kini menjabat sebagai ketua divisi Kominfo DPP PD.
Selain itu, Andi Nurpati juga baru saja memperkenalkan dirinya sebagai juru bicara PD, sebuah terobosan berarti menggusur ketua departemen Kominfo PD, Ruhut Sitompul, yang selama ini mengklaim dirinya sebagai juru bicara PD.
Karena itu Pram berharap masing-masing partai di DPR tidak mempolitisir kasus Andi Nurpati. Ia berharap semua pihak menyadari dan mengembalikan penuntasan kasus ini pada substansi awalnya. Dengan demikian penuntasan kasus dugaan adanya kursi haram di DPR ini menjadi terang benderang.
"Yang penting mengembalikan masalah ini kepada substansinya. Apapun, kalau memang ada anggota yang tidak semestinya tentu akan dikembalikan posisinya," tandasnya.
Komisi II telah menyepakati untuk membentuk Panja terkait dugaan pemalsuan dokumen MK. Panja berencana memanggil beberapa pihak yang terkait dengan dugaan tersebut, terutama mantan komisioner KPU yang kini menjadi pengurus Partai Demokrat, Andi Nurpati.
"Di MK ada Hasan (staf MK) dan di KPU tentu Ibu Andi Nurpati. Banyaklah yang akan dipanggil termasuk Pak Mahfud (Ketua MK) juga," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo Selasa (14/6).
(van/van)
