.webp)
"Demokrat tak mau ikut campur takutnya disebut intervensi, kongkalikong dengan Demokrat. Misalnya KPK mau minta keterangan dari orang tertentu, silakan. Jangankan Muhamad nasir, siapapun yang dibutuhkan oleh KPK, sebagai warga negara wajib memberi keterangan. Harus dipenuhi siapapun anggota partai Demokrat," ujar Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bathoegana.
Hal ini disampaikan Sutan menanggapi rencana KPK menuntaskan kasus suap Kemenpora dengan menghadirkan Nazaruddin dan sejumlah saksi lainnya. Hal ini disampaikan Sutan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2011).
Muhamad Nasir belakangan kerap disebut-sebut berbisnis bersama Nazaruddin. Keduanya disebut-sebut memiliki sejumlah bisnis skala besar, termasuk kepemilikan PT Duta Graha Indah yang tersangkut kasus suap Kemenpora.
PD juga mempersilakan KPK untuk mengecek lokasi Nazaruddin jika ingin menjemput Nazaruddin. PD tidak akan melindungi kadernya yang tersangkut kasus hukum.
"Silakan KPK pantau lokasi Nazaruddin untuk mempermudah kerjanya. Kalau ada satu dua orang di Demokrat bermasalah, ini untuk pembersihan internal," tandasnya.
(van/gah)
