DPR Prihatin Survei Internasional Sebut RI Masih Korup

Jakarta - DPR mengaku prihatin melihat hasil survei internasional terkait penegakan hukum yang menyebut Indonesia masih rawan korupsi. DPR mendorong KPK makin berani tak pandang bulu dalam penuntasan kasus korupsi.

"Kita sangat prihatin, ini seperti batu sandungan. Sudah saatnya semua cabang kekuasaan yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif berbenah. Reformasi harus berlanjut dan semua elemen bangsa harus mau introspeksi," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2011).

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pram menilai survei ini harus menjadi warning bagi pemerintah.

"Tentunya ini merupakan warning bagi kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Dalam konteks ini KPK harus benar-benar diberdayakan dan KPK harus independen dan mandiri," tutur Pramono.

Karenanya ia berharap KPK menunjukkan kejantanannya. Yakni dengan memberantas habis semua tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk korupsi yang dilakukan oleh politisi.

"Korupsi dilakukan orang-orang yang punya kedudukan. Inilah prioritas KPK seharusnya. Dalam beberapa hal KPK terlihat dangat ragu-ragu ketika menyelidiki kasus yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan penguasa. KPK Harus lebih berani memberantas korupsi termasuk korupsi yang dilakukan politisi," jelasnya.

Survei internasional yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan Lexis Nexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat. Hasil survei itu jelas menyebut Indonesia menduduki peringkat rendah pada ketiadaan pemberantasan korupsi dan akses pada keadilan sipil.

(van/ndr)