Aliansi LSM Kampanyekan Indonesia Tanpa Penyiksaan

Jakarta - Tak mau ketinggalan dengan para capres dan cawapres, para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sibuk berkampanye. Bukan kampanye untuk pemilu presiden, tentu saja. Mereka berkampanye untuk mewujudkan Indonesia tanpa penyiksaan.Gerakan Indonesia tanpa penyiksaan ini digalang oleh para aktivis LSM yang tergabung dalam Jaringan Antipenyiksaan. Tergabung dalam aliansi ini, antara lain, AJI, Elsam, Imparsial, Kontras, Walhi, dan LBH Jakarta.Koordinator Jaringan Antipenyiksaan Rini E. Pratsnawati menyatakan kampanye antipenyiksaan akan dimulai hari ini, yang juga merupakan Hari Antipenyiksaan Internasional. "Kampanye akan digelar sampai 2 Juli mendatang," kata Rini yang ditemui wartawan di sela-sela diskusi 'Catatan Elsam atas Pelaksanaan Rekomendasi Komite Antipenyiksaan PBB' di Hotel Ibis Tamarin, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2004).Jaringan Antipenyiksaan akan menggelar parade balon dengan tema Perdamian dan Antipenyiksaan pada 25 Juni pukul 15.00 sampai 17.00 di Bundaran HI dan Polda Metro Jaya. Kemudian, pada 30 Juni, akan melakukan kunjungan dan audensi ke beberapa Polres dan Polsek di Jakarta untuk menerapkan program Indonesia Tanpa Penyiksaan.Dalam pernyataan persnya, Jaringan Antipenyiksaan menganggap negara yang bertanggungjawab dalam kasus-kasus penyiksaan terhadap rakyat Indonesia. Khususnya di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Papua dan Ambon."Negara dalam hal ini TNI dan Polri, kami peringatkan untuk menghentikan aksi penyiksaan di Indonesia khususnya di daerah-daerah konflik sesuai dengan rekomendasi Komisi Antipenyiksaan PBB," kata Rini.Dalam kesempatan itu Rini juga mengaku pesimis apabila salah satu capres atau cawapres yang berlatar belakang militer menang dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Sebab ini akan menyulitkan terwujudnya gerakan Indonesia tanpa penyiksaan."Dari lima pasangan capres dan cawapres tiga di antaranya berasal dari militer dan kami sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Kami juga pesimis gerakan Indonesia tanpa penyiksaan yang direkomendasikan PBB dapat terwujud apabila salah satu capres atau cawapres dari militer yang terpilih," ujar Rini.Meski pun demikian, Rini menyatakan Jaringan Antipenyiksaan akan tetap berusaha keras untuk mewujudkan gerakan anti penyiksaan di Indonesia dan mengimbau kepada capres dan cawapres untuk menerapkan program ini. (gtp/)