.webp)
"Buat saya pribadi apapun Indonesia negara besar. Harus ada kebanggaan memiliki pesawat kepresidenan. Namun yang menjadi masalah ketika negara belum mampu melakukan untuk rakyatnya sehingga ini menjadi pertanyaan besar," ujar Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Seni (13/6/2011).
Pramono menuturkan, sebenarnya juga belum ada persetujuan dari DPR saat ini. Meskipun rencana pembelian sudah dirancang DPR periode 2004-2009.
"Belum, siapa yang setuju. Ya pembahasan itu pernah ada tapi persetujuan mata anggaran baru tidak bisa begitu saja dan itu harus disepakati dalam rapat selanjutnya. Seperti pembangunan gedung baru DPR tidak bisa carryover," terangnya.
Karenanya ia menyarankan SBY menggunakan pesawat komersil atau carter komersil dengan menyeratakan logo RI 1. Sedangkan alasan membeli lebih murah, menurut Pram, terlalu dibuat-buat.
"Pengalaman-pengalaman mengikuti konferensi tingkat tinggi kita selalu gunakan komersial. Yang penting kalau keluar menggunakan tanda RI 1. Kalau alasannya lebih hemat itu dibuat-buat," tandasnya.
(van/gun)
