.webp)
"Ada kantor yang bisa dioptimalkan. Jika masih miskin kinerja, jangan harap mendapat surplus dari apresiasi rakyat. Rakyat akan selalu menolak kalau DPR mendapat berbagai fasilitas," kata peneliti dari The Indonesian Institute, Hanta Yudha, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (13/6/2011).
Dia berpendapat, publik masih menilai rendah kinerja DPR. Sebab setiap tahun DPR dan pemerintah menetapkan 50-60 RUU sebagai prioritas. Namun realisasinya tak pernah mencapai target. Selain itu, banyak UU yang kemudian diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, publik tidak memiliki masalah dengan fasilitas yang diterima DPR, tetapi lebih kepada kinerja. Jika saja kinerja DPR baik, maka publik tidak akan selalu memprotes fasilitas yang dinikmati anggota Dewan.
"Selain itu perlu dipertimbangkan juga, kalau rapat di hotel tentu akan membuat boros keuangan negara. Ini terkait juga dengan pembangunan gedung baru yang dikritisi karena di gedung yang ada sekarang banyak juga yang tak hadir waktu sidang," tutur Hanta.
Dia menyarankan agar manajemen internal kelembagaan DPR diperbaiki. "Juga perilaku elite dan parpol," tambah Hanta.
Pada Senin hingga Rabu 6-8 Juni 2011, Pansus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggelar rapat di Hotel InterContinental, Jakarta. Dari informasi yang dihimpun, biaya menginap di hotel bintang 5 itu, mencapai Rp 2,9 juta per kamar per malam. Panja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menggelar rapat di hotel. Rapat dilangsungkan di Hotel Aryaduta, Jl Prapatan, Jakarta Pusat, mulai Kamis (9/6/2011).
Sekjen DPR, Nining Indra Saleh, kepada wartawan, Kamis (9/6/2011) menuturkan semua mekanisme penganggaran rapat di hotel mewah tersebut sudah sesuai prosedur. Anggaran yang dipergunakan termasuk dalam anggaran pembahasan RUU ketika masuk ke level panja. Rapat di luar DPR, menurut Nining, sudah biasa. Rapat seperti ini, menurutnya, juga dilakukan banyak kementerian.
(vta/nwk)
