Mendagri Imbau Kepala Daerah Tak Lobi DPR Terkait Anggaran

Jakarta - Praktik dugaan calo anggaran mengemuka. Ditengarai sejumlah daerah melakukan lobi-lobi ke pihak tertentu termasuk ke DPR agar anggaran proyek di daerah segera diprioritaskan. Mendagri Gamawan Fauzi pun mengimbau praktik lobi tak dilakukan.

"Saya menyarakankan kepala daerah tidak lobi-lobi anggaran seperti itu kepada siapapun termasuk calo. Untuk apa lobi sana-sini, karena sudah ada semua, tunggu sajalah. Dan pemerintah akan memberikan perhatian ke daerah untuk mengusahakan rumusan-rumusan yang ada," kata Gamawan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Gamawan meminta agar daerah lebih baik melakukan usulan secara resmi kepada pemerintah pusat kalau ada program yang mendesak dan segera.

"Saya minta bupati dan walikota untuk mengusulkan secara resmi. Jadi clear-lah negara ini. Kalau ada yang lobi-lobi bilang sama saya. Saya 15 tahun jadi kepala daerah enggak pernah lobi-lobi, coba tanya DPRD atau DPR pernah nggak saya lobi sama mereka," jelasnya.

Gamawan menegaskan, pemerintah akan memberikan perhatian ke daerah untuk mengusahakan rumusan-rumusan yang ada terkait pengusulan program-program.

"Kalau ada penambahan anggaran itu berdasarkan program, berdasarkan rencana kegiatan. Jadi mulailah bekerja sesuai sistem seluruhnya," tuturnya.

Isu terkait dugaan calo anggaran ini sempat mengemuka setelah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati mengaku sering mendapatkan keluhan dari perwakilan pemerintah daerah. Para perwakilan daerah yang berada di pusat kerap dipusingkan dengan ulah oknum anggota Banggar yang kerap meminta jatah dana daerah.

"Saya sering mendapat curhatan kalau mereka sering dimintai jatah oleh oknum Banggar," ujar Nurhayati saat dihubungi wartawan, Rabu (1/6).

Menurutnya, dari penuturan para perwakilan daerah tersebut, kutipan atau fee yang diminta para oknum Banggar tersebut bervariasi. Fee biasanya didasarkan pada berapa besarnya dana untuk daerah itu. Biasanya fee sekitar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta. Nah daerah yang memberikan fee itu yakni daerah yang sebelumnya melakukan lobi agar anggarannya segera diprioritaskan.

"Ya kisarannya sekitar segitu (Rp 200-500 juta)," terangnya.

(ndr/fay)