Komitmen MA Berantas Mafia Peradilan Dipertanyakan

Jakarta - Pengadilan adalah gerbang terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Karena itu sudah sepantasnya pembersihan atas para hakim dari perilaku korup wajib dilakukan. Hantu mafia peradilan harus disingkirkan dari pintu-pintu pengadilan di Indonesia.

"Kita butuh Ketua Mahkamah Agung (MA) yang komitmen dalam pemberantasan korupsi," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2011).

KPK selama ini sudah melakukan shock therapy dengan menangkap tangan beberapa hakim, misal hakim Ibrahim terkait kasus dugaan suap dan terakhir hakim Syarifuddin juga terkait suap. Diharapkan tidak ada lagi hakim yang tergoda suap.

"Mafia peradilan adalah fenomena yang memalukan. Ketua MA jangan diam saja, dan jangan sungkan mundur kalau gagal. Selama ini kenakalan hakim karena pengawasan tidak berjalan, sehingga mafia peradilan muncul," tuturnya.

Dukungan bagi kesejahteraan hakim telah diberikan. Remunerasi wajib diterima para hakim, namun tentu pembinaan tetap dilaksanakan. Jangan sampai dunia peradilan Indonesia tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.

"Perbaikan harus dilakukan. Ketua MA bertanggung jawab atas semua itu," tuturnya.

Atas maraknya mafia peradilan yang masih berlangsung, ICW dan Koalisi LSM berencana melakukan aksi teatrikal dan bazaar jual beli peradilan. Aksi ini akan digelar di Kantor Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga pengawasan para hakim.

Aksi digelar di Jl Kramat Raya, Salemba Jakpus siang ini. "Ini bentuk keprihatinan kami atas kondisi dunia peradilan," tegas Emerson.

(ndr/fay)