"Penting untuk dihindari pengangkatan KSAD berdasarkan hubungan kekerabatan," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di Kantor Imparsial, Jl Slamet Riyadi, Jakarta, Minggu (12/6/2011).
Meski demikian, menghindari nepotisme bukan berarti menutup peluang karier militer Pramono yang saat ini menjabat Pangkostrad itu untuk menjadi KSAD. "Hal itu bukan berarti Pangkostrad Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo tidak bisa menjadi calon KSAD," jelas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penting untuk menghindari calon tunggal KSAD yang diajukan Panglima TNI kepada Presiden," imbuhnya.
Dia menambahkan Komnas HAM, KPK, Komisi Ombudsman dan parlemen dapat memberi masukan soal rekam jejak para bakal calon. Masyarakat juga perlu memantau agar nantinya Presiden memilih KSAD secara objektif.
"Agar TNI AD menghasilkan pimpinan yang profesional, memiliki komitmen terhadap HAM, demokrasi dan raformasi TNI," kata dia.
Selain jenjang pangkat dan karir, Imparsial menilai Presiden SBY harus mempertimbangkan sejumlah hal lain sebelum memilih KSAD. "Bebas dari pelanggaran HAM, bebas korupsi dan bebas dari kasus hukum lainnya," tutupnya.
(fay/lh)











































