Sengketa Tanah di Senayan, Demo di Kantor Walikota Jaksel Sempat Ricuh

Jakarta - Sekitar 200 orang berdemo di depan kantor Walikota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca. Mereka menuntut Walikota Jaksel turun tangan membereskan sengketa tanah di Senayan. Demo pun sempat ricuh.

Pantauan detikcom, demo berlangsung di depan kantor Walikota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca, Jakarta, Kamis (9/6/2011) sejak pukul 09.30 WIB. Dua ratusan orang itu mengatasnamakan diri 'Front Pemuda Muslim Maluku'.

Mereka sebagian besar memakai kaos putih dengan lengan panjang berwarna hijau bertuliskan 'Front Pemuda Muslim Maluku/FPMM' di bagian belakang kaos. Para pendemo menuntut sengketa tanah di kawasan Senayan, yang dikuasai sebuah perusahaan raksasa rokok, dikembalikan ke ahli waris.

Dalam demo itu, sempat terjadi sedikit kericuhan kala pendemo menyenggol personel Satpol PP. Kedua pihak nyaris baku hantam, untung polisi segera melerai.

"Kami mendapat amanah dari ahli waris almarhum Muha bin Samsumin untuk membantu mendapatkan hak-haknya," kata Ketua Forum Pemuda Muslim Maluku Umar Kei.

Menurutnya, tanah yang diperjuangkan adalah tanah adat girik nomor Girik C nomor 610 yang terletak di Kampung Pecandran, Senayan, Kebayoran Baru, Jaksel, yang sekarang ditempati oleh pemilik raksasa rokok itu.
 
Pihaknya meminta kepada Walikota Jaksel Syahrul Effendi agar melaksanakan perintah Gubernur Nomor 385 tahun 1994 tanggal 26 Oktober 1994 untuk membongkar bangunan yang dibangun di atas lahan seluas 1.960 meter persegi milik ahli waris Alm Muha.

"Surat dari lurah, kecamatan dan Setneg bahkan surat perintah dari Gubernur bahkan memerintahkan untuk dibongkar tapi sampai sekarang bangunan tersebut tidak kunjung dibongkar. 3 Bulan lalu kami sudah ketemu Walikota dan Walikota membentuk tim untuk menindaklanjuti dan walikota membenarkan bahwa itu valid, apa lagi yang ditunggu," jelas Umar Kei.

Mengenai kericuhan yang terjadi, Umar mengatakan hal itu sudah biasa. Pihaknya berdemo tanpa membawa senjata apa pun.

"Itu bukan ricuh, itu sudah biasa itu. Bukan kami yang mendahului. Dorong-dorongan nggak ada, tangan kami adalah senjata. Kami tidak bawa senjata tajam. Kami punya komitmen pemuda Maluku itu bermoral," tegas Umar.

Jika sampai tanggal 25 Juni 2011 tidak ada jawaban dari Walikota Jakarta Selatan, pihaknya akan berdemo kembali ke kantor Walikota Jaksel dan Gubernur DKI.

Sementara Kepala Bagian Samapta Polres Jaksel AKBP Makmur Simbolon mengatakan kericuhan terjadi karena salah paham.

"Personel yang disiagakan sekitar 300-an tadi memang sempat terjadi dorong mendorong, salah paham lah karena mereka memaksa masuk dalam kantor gedung Walikota," tutur Makmur.

Hingga berita ini dilaporkan pukul 14.15 WIB, para pendemo masih bertahan menunggu hasil mediasi perwakilan mereka yang diizinkan masuk ke kantor Walikota.

(nwk/nrl)