8 Wilayah Bebas Korupsi di Kemenkum HAM Dijamin No Pungli!

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM melakukan gebrakan dengan meresmikan 8 wilayah bebas korupsi. Ke depan, di area tersebut tak ada lagi pungutan liar (pungli). Bisakah?

Kedelapan wilayah tersebut adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jawa Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta, dan Rumah Tahanan Kelas II A Yogyakarta.

Acara peresmian digelar di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (8/6/2011). Hadir dalam acara, Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menpan EE Mangindaan dan pejabat di lingkungan Kemenkum HAM.

Setelah acara selesai, Patrialis langsung meresmikan ruang pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)--dulu bernama Sisminbakum. Dia menjamin, di ruangan tersebut, proses pengurusan notaris, akta perusahaan dan lain-lain akan dilakukan secara transparan.

"Kalau Sisminbakum dulu, uang itu tidak masuk ke negara. 90 persen masuk ke swasta. 10 Persen ke koperasi. Sekarang 100 persen ke negara," kata Patrialis.

Menurut dia, tidak lama lagi program juga akan dilakukan di beberapa unit kerja lain. Diharapkan, pada tahun 2012, seluruh jajaran bisa bebas dari korupsi dengan cara kerja yang transparan.

"Tidak ada lagi ruang-ruang tertutup. Semua terbuka dan cepat," tegasnya.


(mad/asy)