Yayat Supriyatna: Jakarta 2030 Hanya Nyaman untuk Orang Kaya

Jakarta - Pernah bermimpi Jakarta di tahun 2030? Seperti Singapura atau Roma? Kubur dalam-dalam mimpi anda. Jakarta 2030 bukannya lebih baik, tapi semakin semrawut. Nantinya, hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmati nyamannya Jakarta.

"Jakarta 2030 hanya nyaman bagi orang-orang kaya," kata pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Rabu (8/6/2011).

Yayat mengungkapkan pernyataan ini saat berbincang dengan detikcom untuk mengkritisi Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Hingga saat ini, Raperda ini masih tersimpan di Kemendagri.

Yayat bukannya tanpa alasan. Pertama, Jakarta 2030 merestui pembangunan reklamasi pantai Jakarta yang dinilai Pemprov akan mengurangi problem pertambahan penduduk. Namun alasan ini dibantah Yayat.

"Mana ada kalangan menengah ke bawah bisa membeli lahan reklamasi dengan nilai tanah Rp 1-10 juta permeter. Belum lagi bangunannya. Hanya orang kaya saja yang bisa membeli tanah reklamasi. Ini tidak mengurangi problem yang ada," komentar Yayat.

Kedua, Jakarta 2030 hanya memfokuskan pembangunan sentra ekonomi untuk sektor formal seperti mal, building, ruko dan pasar modern. Sedangkan sektor informal seperti pasar tradisional dan kawasan industri menengah siap-siap hengkang.

"Padahal, seharusnya sebuah kota memberikan lebih banyak lahan untuk sektor informal," terang Yayat.

Ketiga, cara Pemprov memanjakan orang kaya menuju Jakarta 2030 adalah dengan dibangunnya jalan layang non tol. Jalan ini dipastikan yang dapat menikmati adalah orang yang memiliki kendaraan pribadi roda empat. Jalan layang non tol ini juga menghubungkan pusat-pusat ekonomi papan atas.

"Siapa yang bisa menikmati hasil pembangunan jalan layang ini? Orang kaya tentunya," tandas Yayat.

Padahal, sebagai pelayan masyarakat, Pemprov DKI harusnya mengutamakan pelayanan warga masyarakat kebanyakan. Anggaran digunakan untuk membangun rumah susun, perbaikan transportasi massal, pusat ekonomi yang terjangkau dan fasilitas umum yang nyaman. Jika ini tidak dilaksanakan, jangan harap Jakarta 2030 lebih baik daripada Calcuta, India.

(asp/mok)