Kemenhub Minta Polisi Usut Tragedi Tenggelamnya KM Martasiah

Jakarta - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo mengaku kecewa dan marah atas tenggelamnya KM Martasiah. Sunaryo meminta aparat kepolisian mengungkap kejadian naas ini.

"Saya sangat marah sekali. Saya minta polri mengusut kejadian ini dan beri sanksi sesuai peraturan kepada yang salah," ujar Sunaryo di sela-sela rapat dengar pendapat antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR terkait RAPBN 2012 di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Menurut Sunaryo sesuai UU Otonomi Daerah, kapal di bawah 7 gross ton adalah tanggung jawab Pemda setempat. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemda dalam kasus KM Martasiah dinilai lemah.

"Harusnya kapal berbobot 6 gross ton itu maksimal hanya 50-60 orang, lho ini kok dua kali lipat. Ini jelas jelas-jelas keputusan ngawur dan gila," terangnya.

Pelabuhan Kotabaru, Kalimantan Selatan, menurut Sunaryo, adalah pelabuhan tradisonal yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Sunaryo akan mengirim surat kepada seluruh Pemda yang memiliki pelabuhan tradisional untuk meningkatkan pengawasan terkait jumlah muatan kapal.

"Saya akan kirim surat ke seluruh Pemda yang memiliki pelabuhan tradisional supaya lebih ketat pengawasi. Kejadian inikan bentuk kelengahan Pemda, dan saya minta tidak terulang lagi," terangnya.

Sunaryo memastikan KM Martasiah yang karang di sekitar Tanjung Dewa akibat over load muatan. Akibat kejadian ini 27 penumpang menumpang ditemukan meninggal dunia.

"Jumlah korban yang ditemukan meninggal jadi bertambah, sekarang sudah 27 orang. 73 selamat dan sisanya belum diketahui," imbuhnya.

(her/irw)