Berkaca dari Kasus Nurhayati, Priyo Ingatkan Anggota DPR Hati-hati Bicara

Jakarta - Sejauh ini BK DPR belum menentukan putusan terhadap Wa Ode Nurhayati yang mengindikasikan adanya isu mafia anggaran di jajaran pimpinan DPR. Kasus tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi anggota lain DPR agar tidak memberi pernyataan yang memperburuk situasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menanggapi perkembangan kasus Wa Ode Nurhayati. Politisi senior Partai Golkar tersebut dicegat wartawan di sela-sela acara Jambore Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Bundaran Hotel Indonesia, Jl Thamrin, Jakarta, Minggu (5/6/2011).

"Saya serukan kepada Ibu Wa Ode atau siapa saja, kalau berbicara harus terukur, hati-hati. Jangan menebar hal-hal yang memperburuk situasi," wanti Priyo.

Dia menegaskan, pada kenyataannya tidak ada praktek anggaran di lingkup pimpinan DPR sebagaimana disampaikan oleh Wa Ode Nurhayati. Mengingat pernyataan politisi dari Fraksi PAN itu saat ini sudah bergulir di BK DPR, dia berharap ada jalan keluar terbaik.

"Saya berharap ada solusi internal dari DPR. Saya juga nggak tahu, kok disebut-sebut. Gimana?" sambung Priyo.

Pernyataan mengenai adanya praktek mafia anggaran disampaikan Wa Ode Nurhayati dalam talk show 'Mata Najwa' di Metro TV pada 25 Mei 2011. Politisi dari PAN tersebut menduga hilangnya pos penyesuaian anggaran infrastruktur untuk 120 daerah, tak lepas dari tanggung jawab pimpinan DPR, pimpinan Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan.

Pernyataan 'pimpinan DPR' itu yang kemudian oleh Ketua DPR Marzuki Alie sebagai pelanggaran etika anggota DPR. Dia lantas melaporkan Wa Ode Nurhayati ke BK DPR. Padahal menurut Nurhayati, yang dimaksudnya adalah Wakil Ketua DPR Anis Matta.

(lh/nrl)