2012, Jalur KA Priok-Jatinegara Ditargetkan Bebas Pemukiman Kumuh

2012, Jalur KA Priok-Jatinegara Ditargetkan Bebas Pemukiman Kumuh

- detikNews
Rabu, 01 Jun 2011 12:44 WIB
Jakarta - Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan PT Kareta Api Indonesia (KAI) terus berupaya membersihkan sepanjang jalur kereta api di Jakarta dari pemukiman kumuh. Untuk tahap pertama, pemerintah akan merelokasi pemukiman kumuh di sepanjang stasiun Tanjung Priok-Jatinegara yang ditargetkan selesai pada tahun 2012.

"Ada tiga jalur utama yang akan dilakukan relokasi, tapi yang kita targetkan selesai pada tahun 2012 ini adalah jalur dari stasiun Tanjung Priok hingga Jatinegara, harus sudah bersih," ujar Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat.

Hal itu dia sampaikan dalam seminar 'Mekanisme Relokasi Hunian Penduduk Sepanjang Tepi Jalur KA' di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jalur ini menjadi priorotas karena memiliki pemukiman kumuh yang paling padat. Khusus di jalur ini setiap meter perseginya dihuni 15 orang.

"Jadi ini memang wilayah terpadat dari yang lainnya," katanya.

Setelah jalur ini nantinya tertib, relokasi akan diteruskan di dua jalur pada pemukiman kumuh lainnya. Yaitu jalur stasiun Manggarai - Jatinegara tahun 2013 dan jalur Stasiun Kota-Senen pada tahun 2014.

"Jadi nantinya, jalur Tanjung Priok-Senen ini akan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya," ungkapnya.

Sujana mengatakan, pemerintah menargetkan tahun 2014 nanti semua jalur telah steril. Meskipun begitu, dia berharap proses relokasi dilakukan dengan cara yang persuasif.

"Makanya itu kita terus melakukan pendekatan dan dialog dengan warga," jelasnya.

Untuk daerah yang direlokasi, dikatakan Sujana, pemerintah tentunya tidak akan lepas tangan. Bagi mereka yang memang memiliki KTP DKI Jakarta akan diarahkan ke rusunawa yang saat ini pembangunannya terus dilakukan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agus Soehartono mengatakan pihaknya akan terus mencari lahan untuk membangun rusunawa sebagai dampak relokasi. Dia mengaku kendala pembangunan rusunawa ini, memang terkait pada persediaan lahan.

"Kita terus akan koordinasi dengan PT KAI yang saat ini memiliki banyak lahan tapi diduduki masyarakat secara ilegal, karena kalau mengandalkan lahan milik Pemprov saja tidak cukup," kata Agus.

Sebenarnya saat ini sudah ada rumah susun yang dibangun pemerintah. Hanya saja belum difungsikan karena terkendala status kepemilikan.

"Tapi kita akan coba terus upayakan lahannya dulu," tegas Agus.

(lia/anw)


Berita Terkait