Penyusunan Prolegnas DPR Perlu Dievaluasi

Jakarta - Sebagai sebuah instrumen perencanaan legislasi di DPR, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belum dapat dikatakan ideal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) memandang Prolegnas sebagai instrumen perencanaan kerja DPR tak dijalankan dengan baik dan perlu dievaluasi.

"Kegagalan mencapai target Prolegnas berlanjut pada tahun pertama keanggotaan DPR periode 2009-2014. DPR dan pemerintah terus menambah tumpukan hutangnya setiap tahun. Setiap tahun DPR dan pemerintah menetapkan 50-60 RUU sebagai prioritas. Namun, hal tersebut terbukti tidak pernah tercapai sejak 2001," ujar Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK, Ronald Rofiandri, dalam siaran pers, Rabu (1/6/2011).

PSHK menilai bahwa pembahasan RUU PPP adalah kesempatan sekaligus entry point perubahan postur Prolegnas. PSHK mendesakkan beberapa usulan dalam rangka perubahan postur Prolegnas, antara lain agar Prolegnas tidak disusun untuk 5 tahun. Penyusunan prioritas legislasi cukup dilakukan tahunan saja.

"Prolegnas baru diberlakukan dan bekerja pada tahun kedua (dan seterusnya) dari keanggotaan anggota DPR. Pada tahun pertama, DPR dan pemerintah menyiapkan naskah akademik dan naskah RUU, sehingga urgensi dan relevansi suatu RUU dapat diketahui sejak awal. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR, dalam level yang ekstrim sekalipun, dapat dideteksi sejak awal," tuturnya.

Selain itu, PSHK juga mendesak perlunya dibentuk tim baik di pemerintah maupun di DPR yang melakukan register pengumuman dan pengolahan masukan masyarakat atas RUU yang akan menjadi prioritas tahunan.

"Perlu ada koridor waktu yang cukup bagi masyarakat memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah terhadap RUU yang didaftarkan menjadi prioritas pada tahun depan," tutupnya.


(van/van)