Komnas HAM: Polisi Harusnya Patuhi SOPS

Jakarta - Kasus tertembaknya seorang pekerja di Kantor Wilayah BRI Sumut karena tindakan seorang polisi yang bercanda dengan senjata, dinilai sangat keterlaluan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau polisi untuk hati-hati menggunakan senjata api.

Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue menyatakan, kejadian penembakan itu sulit diterima akal sehat. Apalagi pelakunya berasal dari satuan polisi yang terbilang khusus, satuan pengamanan objek vital.

"Bagaimana mungkin, seorang polisi dari satuan khusus, tiba-tiba bertindak layaknya anak balita, main tembak-tembakan dengan senjata api, ini sudah keterlaluan," kata Syafruddin Ngulma Simeulue kepada wartawan di Medan melalui jaringan seluler dari Kediri, Jawa Timur, Selasa (31/5/2011).

Kasus penembakan tersebut, menurut Syafruddin, bukan masalah kecil dan tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan tidak sengaja. Hal ini merupakan masalah serius karena menyangkut perampasan hak hidup dan tidak terpenuhinya hak atas rasa aman warga negara, yang menjadi kewajiban Polri untuk memenuhinya. Polri dibentuk untuk menjamin hak atas rasa aman warga negara, bukan sebaliknya polisi menjadi salah satu yang menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat.

Sebab itu menurut Syafruddin, statemen yang menyatakan kemungkinan pelaku melakukan kekeliruan dalam melaksanakan SOPS (Standar Operasional Pengamanan Senjata), merupakan sikap yang terlalu terburu-buru. Kasus ini tidak boleh dianggap remeh, karena itu Mabes Polri harus segera membentuk TIPF (Tim Independen Pencari Fakta) yang melibatkan pihak eksternal.

Pelibatan pihak eksternal ini dinilai penting, bukan hanya sesuai dengan harapan Kepala Polri saat meneken nota kesepahaman dengan Komnas HAM tanggal 9 Mei 2011 lalu yang menegaskan bahwa Polri membutuhkan pengawas eksternal, tetapi lebih dari itu keterlibatan pihak eksternal akan memastikan obyektifitasnya, sehingga kasus ini terungkap secara terbuka, obyektif, jujur dan adil.

"Saya akan meminta pimpinan Komnas HAM untuk segera koordinasi dengan Kapolri agar Tim Penyelidik Komnas HAM terlibat dalam penyelidikan kasus ini, sesuai dengan nota kesepakatan Komnas HAM dengan Polri," tukasnya.

Lebih lanjut Syafruddin menyatakan, kasus tragis yang memalukan ini, harus menjadi entry point bagi pimpinan Polri untuk melakukan perbaikan internal, membersihkan lembaga polri dari oknum-oknum polisi yang tidak bermutu, tidak profesional dan tidak bermoral.

Sebab itu dia meminta Kapolri agar selain membentuk Tim Independen Pencari Fakta (TIPF), dan segera menurunkan Tim Khusus Mabes Polri ke Medan untuk memeriksa pelaku dan para para pejabat polisi yang terkait dengan penugasan Briptu dan seterusnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait masalah itu.

 Seperti diberitakan, Briptu Vico Panjaitan dari Satuan Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) yang sehari-hari bertugas mengawal pengiriman uang di Kanwil BRI Sumut, menembak Muhammad Dermawan saat korban sedang membersihkan sepeda motor di lantai bawah gedung bank tersebut. Pelaku bercanda akan menembak korban, dan kemudian senjata laras panjang yang dipegang pelaku meletus. Korban pun tewas, sedang pelaku kini ditahan di Polresta Medan.


(rul/van)