Pengalaman Indonesia: Peran Wanita Tak Kalah Besar

Bratislava - Sebagian orang mengira bahwa Islam tidak mempunyai tempat untuk partisipasi kaum wanita, termasuk dalam lembaga politik. Tetapi pengalaman Indonesia berbeda.

Hal itu disampaikan Dr. Machya Astuti Dewi, M.Sc. dalam seminar Islam, Gender and Democracy yang diselenggarakan KBRI Bratislava bekerjasama dengan Slovak Foreign Policy Association (SFPA) di SFPA Library, Hviezdoslavovo Square 14, Bratislava (26/5/2011).

"Tema seminar dinilai sangat menarik bagi publik Slovakia yang mayoritas Kristen untuk lebih akrab dengan cara berpikir masyarakat Indonesia terkait tema," terang Pelaksana Fungsi Sosbudpar dan Media Meylia Wulandari kepada detikcom.

Dalam paparannya, Dr. Machya menjelaskan bahwa para aktivis wanita Indonesia menjadi salah satu pemain utama yang mengkritisi pemerintahan Soeharto di Era Orde Baru. Mayoritas dari mereka adalah aktivis LSM, akademisi, artis, dan ibu rumahtangga muslim.

"Terinspirasi diskursus internasional hak asasi manusia, aktivis wanita muslim secara terus-menerus menuntut pemajuan hak-hak asasi manusia dan mengecam kekerasan terhadap wanita," ujar Machya, yang kini menjabat Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Dikatakan, beriring dengan aktivis mahasiswa, mereka mengambil bagian dalam menurunkan Soeharto pada 1998. Aktivis wanita muslim menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehubungan dengan krisis moneter dan mendesak Soeharto untuk mengundurkan diri.

Segera setelah itu, wanita muslim Indonesia mengkampenyakan quota 30% untuk wanita di lembaga-lembaga pengambil keputusan. "Perjuangan lama mereka akhirnya disusul sukses dalam UU Pemilu Tahun 1998 yang mengamanatkan partai politik untuk sungguh-sungguh memberi 30% tempat untuk kandidat wanita," jelas Machya.

Pemilu 2009 selanjutnya menghasilkan peningkatan jumlah wanita dalam parlemen nasional dan lokal. Saat ini para aktivis wanita muslim, didukung beberapa LSM internasional mengkampanyekan untuk partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan di desa-desa.

Diversifikasi

Sementara itu Ludiro Madu, M.Sc, dosen Hubungan Internasional pada UPN Veteran Yogyakarta menyampaikan bahwa menyusul sukses demokratisasi sejak 1998, rakyat Indonesia telah mengalami perubahan fundamental dalam politik domestik.

"Liberalisasi politik menghasilkan peningkatan keterlibatan para aktor non-pemerintah dalam berbagai isu-isu politik, termasuk politik luarnegeri," papar Ludiro.

Lanjut Ludiro, pemerintah bukan lagi aktor utama dalam mempengaruhi politik luarnegeri. Anggota parlemen, LSM, tangki pemikir, media massa, dan perorangan berpotensi menunjukkan kekuatan relatif mereka dalam mempengaruhi kebijakan luarnegeri.

Diversifikasi aktor menegaskan bahwa demokratisasi juga memberikan kekuatan veto bagi aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan luarnegeri. Demokratisasi mempengaruhi agenda kebijakan luar negeri Indonesia.

"Dengan demokratisasi dan diversifikasi pelaku kebijakan luarnegeri, Indonesia mendukung dan meningkatkan peran globalnya untuk memperkuat demokrasi global dalam berbagai inisiatif atau dialog multilateral," demikian Ludiro

Seminar ini dihadiri oleh 52 orang, antara lain Duta Besar Belanda untuk Republik Slovakia Daphne Bergsma, perwakilan dari Kedutaan Italia, Turki, Kemlu Slovakia, serta mahasiswa S2 dan S3.

(es/es)