Pramono: Saatnya KPK Buktikan Tak Ada Diskriminasi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tak ada tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang menjerat politikus. Kasus suap di Kemenpora yang menyeret kader Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bisa menjadi momentum untuk membuktikan hal tersebut.

"Saya melihat dalam momentum ini harusnya KPK tidak boleh diskriminasi. Artinya kalau kader partai di luar pemerintahan kan pisaunya tajam banget. Tapi kalau ke internal kekuasaan, sering kali maju-mundur," ujar politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung.

Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela diskusi bertema 'Partai Politik & Konsolidasi Demokrasi' di Gedung DPP PPP, Jl Diponegoro Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2011).

Pram, demikian ia disapa, mendesak kasus ini segera diselesaikan. Kasus yang menyeret nama Nazaruddin ini, kata Pram, tak hanya mencoreng partai demokrat tetapi juga lembaga DPR.

"Dalam konteks ini, karena persoalannya terang benderang, maka tidak boleh ada diskriminasi," kata Wakil Ketua DPR ini.

Mantan pengacara Mindo Rosa Manullang, tersangka dalam kasus suap di Kemenpora, Kamarudin Simanjuntak menyebut M Nazarudin sebagai atasan Rosa. Namun, Nazarudin membantah pernyataan tersebut. KPK berencana akan
memanggil Nazarudin pekan depan.



(adi/lrn)