"Tidak ada koordinasi Menhub dan Gubernur, kalau begitu atasannya harus turun tangan, Menteri Koordinatornya, kalau tidak bisa ya Preside lah harus tanggung jawab karena anak buahnya tidak bisa bekerja sama," ujar pengamat transportasi dan kebijakan publik Agus Pambagio ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (27/5/2011).
Agus mendukung rencana Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) yang mogok hari ini karena ketidakompakan antar pemerintah. Dia memahami pemimpin daerah di luar Jakarta tidak mau terkena imbas kemacetan akibat pembatasan jam operasional truk di tol dalam kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mendukung (truk mogok) karena pemerintah tidak jelas koordinasinya. Truk dilarang lewat jalan tol, itu sih bukan solusi. Kalau jadi lancar, minggu depan akan macet karena banyak mobil dari jalan arteri masuk tol. Ini menyebabkan industri tak kompetitif, ekonomi biaya tinggi karena ada jam lembur, overtime sopir, belum masuk ke pelabuhannya," tegasnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang kendaraan berat melintasi tol dalam kota pada pukul 05.00-22.00 WIB karena truk yang berjalan lelet dianggap sebagai pemicu kemacetan. Akibatnya truk mencari jalur alternatif, termasuk ke Jl Raya Serpong, Tangsel. Hal ini membuat penguasa Tangsel geram karena jalan itu menjadi macet dan rusak. Bogor juga akan membatasi tonase truk yang melintas.
Sebagai bentuk protes, 16 ribu truk anggota Organda DKI Jakarta akan mogok kerja pada Jumat 27 Mei. Namun rencana ini batal setelah Pemprov DKI Jakarta untuk sementara mengalah, membolehkan truk melintas di tol dalam kota hari ini.
(nwk/nrl)