Menuju Negara Berdaulat, Palestina Prioritaskan Negosiasi

Nusa Dua - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu di depan Kongres AS menyatakan keinginan untuk perdamaian. Namun dia menolak kembali pada perjanjian tapal batas wilayah Israel-Palestina 1967. Meski ibarat mendengar genderang perang, Palestina tetap memprioritaskan negosiasi.

"Di depan Kongres AS, Pemerintah Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan tidak ada Yerusalem (untuk ibukota Palestina), tidak ada pengungsi (kembalinya pengungsi ke Palestina), tidak ada tapal batas 67," ujar Menlu Palestina Riyad Malki dalam jumpa pers di sela-sela konferensi tingkat menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non-Blok (GNB), di Grand Hyatt Hotel, Kamis (26/5/2011).

Apa yang disampaikan Netanyahu mengindikasikan Israel lebih memilih konfrontasi ketimbang negosiasi perdamaian. Selain itu ada kesan bahwa bagi Israel, pembangunan pemukiman penduduk lebih penting daripada negosiasi, mempertahankan posisi dan kebijakannya lebih penting daripada berdamai dengan Palestina.

"Palestina siap untuk negosiasi. Kami lebih memilih negosiasi daripada lainnya. Pertama negosiasi, kedua negosiasi, dan ketiga negosiasi akan menjadi prioritas," sambung Malki.

Masalah Palestina ini akan menjadi rundingan negara-negara Arab yang akan menggelar pertemuan di Doha, Qatar pada akhir pekan ini. Nantinya negara Arab akan memutuskan apa saja hal-hal yang harus ditindaklanjuti.

"Akan dibicarakan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan," imbuh Malki.

Netanyahu menyampaikan pidato 45 menit di Kongres AS dengan mengatakan bahwa Israel menginginkan perdamaian. Namun dia menyampaikan bahwa konflik berkepanjangan terjadi lantaran Israel menolak mengakhiri, karena menurutnya Palestina menolak adanya negara Yahudi. Selain itu Israel kukuh bahwa perbatasan berdasar 1967 tak bisa diterapkan. Netanyahu juga menolak menyerahkan tanah pendudukan di Yerusalem timur.

(vit/rdf)