.webp)
"Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi warga negara. Nyatanya kita tidak melindungi segenap bangsa, banyak anak-anak miskin, tidak bisa mencari makan lalu mencari makan di luar negeri. Di luar negeri digebuki. Lalu kita jadi bangsa kuli. Pembangunan menyatakan negara harus memajukan kesejahteran umum tapi tidak terjadi," kata ekonom Sri Edi Swasono.
Hal ini disampaikan dia dalam diskusi peluncuran buku biografi mantan anggota Komisi Yudisial (KY), Soekotjo Soeparto di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis, (26/5/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, menurut Edi, hilangnya arah kebangsaan karena reformasi tanpa platform dan euforia tanpa batas. Salah satu tandanya adalah dicabutnya pendidikan P4 oleh Mendiknas. "Lalu jadilah kita yang tidak tahu budaya bangsa," tandas Edi.
Kritik reformasi juga di sampaikan oleh politikus senior Akbar Tandjung. Menurutnya, politik dewasa ini sangat pragmatis, transaksional dan hanya mencari kekuasaan belaka.
"Kekuasaan menjadi tujuan utama sehingga menghalalkan segala cara. Seharusnya, sejatinya politik itu, melalui jabatan politik betul-betul dapat mencapai kehidupan yang lebih adil," ungkap Akbar.
Akbar juga mengecam negara yang tidak bisa membendung peranan perusahan asing yang sangat dominan di Indonesia. Seperti di dalam kehidupan perbankan dan perusahan telekomunikasi.
"Keadilan ini yang masih jauh, keinginan dari pendiri bangsa kita," pungkas Akbar.
(asp/lrn)
