PD: BK DPR Jangan Jadi Alat Politik

Jakarta - Partai Demokrat meminta Badan Kehormatan (BK) DPR tidak menjadi alat politik. Badan kehormatan DPR diminta tidak hanya memeriksa mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin yang kini duduk di Komisi VII DPR.

PD mendorong agar Badan Kehormatan DPR memeriksa semua anggota DPR yang bermasalah hukum. Sehingga tidak hanya menyudutkan partai tertentu.

"Badan Kehormatan DPR jangan jadi alat politik. PD ingatkan BK untuk objektif dan tidak tebang pilih," ujar Ketua DPP PD bidang Pemberantasan Korupsi, Didi Irawadi Syamsuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Didi mengharap BK DPR mengambil tindakan secara tegas kepada anggota DPR yang sudah terbukti bermasalah hukum. BK dimintanya bekerja secara profesional.

"Tindakan BK semata-mata tidak boleh atas dasar niat untuk menjatuhkan kekuatan politik tertentu karena kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri," harap Didi.

Menurut Didi selama ini banyak anggota DPR yang jelas-jelas tersangkut masalah hukum namun tidak diproses BK DPR. Padahal BK DPR harusnya mengambil sikap cepat demi kehormatan dewan.

"Sebelum ini banyak anggota DPR yang tersangkut kasus namun belum diperiksa oleh BK DPR. BK harus tindaklanjuti laporan-laporan di BK yang sudah jelas melanggar etika moral dan hukum, apalagi yang sudah nyata-nyata jadi terdakwa dan terpidana," keluhnya.

Karenanya, menjadi tanggungjawab BK DPR untuk menunjukkan taringnya menegakkan etika kedewanan. "Ini jadi pertaruhan reputasi BK apabila tetap memaksakan kehendak secara subyektif dan tebang pilih," tegasnya.

(van/rdf)