Mengapa Ical tak meneken sendiri kontrak baru, yang sebenarnya ujung dari evaluasi koalisi yang dilakukan Ketua Setgab Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono?
Seperti diketahui, kontrak baru koalisi diyakini partai koalisi sebagai pengunci yang efektif. Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP meyakini setiap partai koalisi yang berbeda pendapat maka dianggap keluar dari koalisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbeda dengan PKS, sejumlah elite Golkar justru menggembar-gemborkan semangat untuk tetap kritis terhadap pemerintah. Pernyataan elite Partai Beringin itu seolah tak menghiraukan sejumlah kadernya yang duduk di kabinet. Sebutlah Agung Laksono, yang pertama kali mengungkap bahwa partai yang berbeda pendapat dianggap mundur dari koalisi.
Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso dan Sekjen Golkar Idrus Marham adalah salah satu yang bersuara keras menyangkut kontrak baru koalisi. Keduanya meyakini kontrak baru koalisi tak serta-merta mengkandangkan partai koalisi dengan larangan kritis. Hal ini banyak dianggap wajar mengingat Ketua Umum Golkar sudah dicopot dari posisi Ketua Harian Setgab koalisi.
Lalu apakah atas alasan ini Ical menghindar menandatangani kontrak baru koalisi? Apakah Ical tak mau Golkar tunduk sepenuhnya dari rangkaian gerbong koalisi? "Pak Ical tidak menghindar. Beliau ada di luar negeri sudah cukup lama," kilah Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2011).
Seperti diketahui kontrak baru koalisi di Wisma Negara, Sabtu pekan lalu. Hanya Ketua Umum Golkar yang absen dalam penandatanganan nota baru koalisi ini.
(van/lrn)











































