Sebelum ke PBB September, Palestina Kerja Keras Kumpulkan Dukungan

Denpasar - Pada September mendatang, Majelis Umum PBB akan menggelar pertemuan tahunannya. Menjelang pertemuan itu, pemerintah Palestina bekerja keras berkampanye mengumpulkan negara-negara yang mendukungnya agar diakui sebagai negara berdaulat.

"Kami bekerja keras agar memiliki pendukung lebih dari 130 negara," ujar Menlu Palestina Riyad Malki dalam jumpa pers di sela-sela konferensi tingkat menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non-Blok (GNB), di Grand Hyatt Hotel, Kamis (26/5/2011).

Untuk diketahui, saat ini ada 112 dari 192 negara di PBB yang telah mengakui Palestina berdasarkan tapal batas 1967. Negara yang belum mengakui keberadaan Palestina itu, 29 di antaranya adalah anggota Gerakan Non-Blok.

Karena itu, Palestina berharap agar 118 negara yang tergabung dalam GNB bisa memberikan dukungan bagi negara Palestina yang berdaulat. Palestina aktif menghadiri KTT GNB, termasuk pula KTM-nya karena melihat betapa pentingnya gerakan ini bagi masa depan Palestina.

"Untuk mencari dukungan dari mereka yang belum mengakui dan mendapat bantuan dari upaya kolektif GNB dalam meminta pengakuan dari PBB," imbuh Malki.

Dalam KTM ke-16 GNB ini, banyak negara anggota GNB yang sejak awal acara hingga kini berbicara agar Palestina segera menjadi anggota PBB. Dukungan GNB bisa menjadi dukungan kolektif yang berharga bagi Palestina.

"Kami berharap upaya kolektif ini bisa menjadi pertimbangan pengakuan di PBB. Bagi 29 negara (anggota GNB) yang belum mengakui, kami mendorong mereka untuk mengakuinya. Kami berharap dukungan kolektif ini sebelum September," tutur Malki.

Dalam KTM GNB kali ini, ada dua komite yang khusus berbicara tentang Paletina. Komite pertama membahas masalah Palestina secara umum, seperti pengungsi, kondisi negara, dan lainnya yang nantinya akan menghasilkan dokumen tentang Palestina. Komite kedua membicarakan khusus tentang pembebasan tahanan politik Palestina dari Israel.

"Ada 6.000 orang Palestina di penjara Israel. Kami berharap dari pertemuan ini, semua orang Palestina di (penjara) Israel bisa dibebaskan," sambung Malki.

Dia menjelaskan, Palestina telah mendeklarasikan Negara Palestina pada 1988, dengan ibukota Yerusalem. Deklarasi dilakukan oleh Dewan Nasional Palestina. Negara yang dipimpin Mahmoud Abbas ini berharap perjuangan panjangnya berujung positif.

"Dukungan banyak negara merupakan dorongan yang besar, lebih menguatkan upaya kami untuk bulan September mendatang," lanjut Malki.

Majelis Umum PBB akan bersidang pada September mendatang. Karena itu, bulan tersebut menjadi penting bagi Palestina. Karena saat itu, Palestina akan melakukan kampanye diplomatik untuk mendapatkan pengakuan PBB.

"September menjadi tujuan. Kami mempersiapkan diri hingga September untuk mendapatkan pengakuan pada September. Kami berharap lancar di Dewan Keamanan PBB karena mayoritas di Majelis Umum PBB telah mengakui," harap Malki.

Kemarin, di tempat yang sama, Presiden Majelis Umum PBB Joseph Deiss menyinggung apa yang telah disampaikan Presiden AS Barack Obama, di mana Palestina bisa disambut sebagai negara baru di PBB. Meski begitu pernyataan itu masih merupakan pendapat pribadi.

Untuk menjadi suatu negara yang diakui PBB, tata caranya telah diatur dalam piagam PBB. Pemerintah negara yang bersangkutan harus membuat aplikasi yang menyatakan keinginannya untuk menjadi negara.

Sekjen kemudian membawa aplikasinya ke Dewan Keamanan PBB. DK PBB lalu mengkaji apakah menerima atau menolak aplikasi tersebut. Setelah itu, direkomendasikan ke Majelis Umum PBB.

"Majelis Umum PBB akan mengambil keputusan final. Butuh suara 2/3 dari 192 negara anggota PBB. Kalau GNB membuat deklarasi tentang Palestina tentu memberi masukan berharga pada komunitas internasional," terang Deiss.

(vta/lrn)