Dirut Merpati Tegaskan Tak Ada Mark up Pembelian Pesawat MA 60

Jakarta - Saat dimintai keterangan oleh penyidik bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhonny Tjitrokusumo juga ditanyai soal dugaan mark up pembelian pesawat tipe MA 60. Jhonny menegaskan tidak ada mark-up dan pesawat buatan China ini dibeli dengan harga yang wajar.

"Ditanyakan tentang kewajaran harga, dan sebagainya," ujar Jhonny kepada wartawan usai pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Terhadap pertanyaan tersebut, Jhonny menyatakan bahwa dirinya membantah ada ketidakwajaran harga dalam pembelian pesawat tersebut. Jhonny menegaskan, proses pengadaan pesawat MA 60 tersebut dilakukan secara wajar.

"Jawaban saya harganya wajar. Kan itu kan to the best of our knowledge. Itu harganya wajar," tuturnya.

Jhonny juga menyatakan, tidak ada pemaksaan maupun tekanan dari pihak manapun dalam pembelian pesawat tersebut.

"Tidak ada tekanan itu. Enggak ada yang maksa kok. Jadi kalau ada, yang tanggung jawab ya saya. Enggak ada yang maksa," tegas Jhonny.

Kejagung mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi terkait pesawat MA 60. Hari ini, Jhonny selaku Dirut Merpati dimintai keterangan oleh penyidik pada bagian Pidana Khusus Kejagung terkait. Jhonny mengaku dirinya ditanya soal proses pengadaan pesawat jenis MA yang merupakan buatan China tersebut.

Jhonny juga mengaku, dirinya juga ditanyai seputar penolakan Jusuf Kalla (JK) terhadap pembelian pesawat MA 60 ini. Menurutnya, dalam dokumen milik manajemen Merpati yang baru tidak ada tentang penolakan tersebut.

Seperti diketahui, pembelian 15 pesawat tipe MA 60 buatan Xi'an Aircraft Industry China bernilai US$ 161 juta. PT Merpati Nusantara Airlines mendapatkan pesawat ini dari Kementerian Keuangan hasil pinjaman dari Bank Of China.

Pesawat ini diterima Merpati pada Desember 2010 lalu. Saat ini Merpati mengakui mempunyai 13 buah pesawat MA 60 dan akan datang lagi 2 unit pada 19 dan 20 Mei 2011.

Namun, mantan Wapres Jusuf Kalla menyebut sejak awal kehadiran pesawat itu ke Indonesia, memang kontroversial. JK menyatakan, sejak awal dirinya menolak rencana pembelian pesawat asal Cina itu, karena tak bersertifikat FAA AS. Selain itu, pesawat tipe MA 60 tak punya track record.

Sebelumnya, pesawat BUMN aviasi ini jatuh di Teluk Kaimana, Sabtu (7/5/2011). Sebanyak 21 penumpang dan 6 orang awak yang berada di pesawat dengan nomor penerbangan MZ-8968 ini tewas.


(nvc/anw)