Pemprov DKI Harusnya Kaji Aturan Truk dengan Daerah Lain Agar Tak Debat Kusir

Jakarta - Pengaturan jam operasional kendaraan berat (truk dan kontainer) yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta membuat pemerintah Bogor dan Tangsel ikut-ikutan mengadopsi kebijakan yang sama. Mereka tak ingin terkena imbas kemacetan dan jalan rusak akibat ekses peraturan yang berlaku di Jakarta.

Namun akibat kebijakan yang meluas itu, para sopir truk dibuat pusing tujuh keliling. Mereka tidak tahu harus lewat jalur mana agar barang yang dibawa sampai tujuan tepat waktu.

"Harusnya ada kajian komprehensif antara Pemprov DKI dan pemerintah sekitarnya yang diduga terkena imbas dari kebijakan itu. Jangan sampai terjebak dalam debat kusir tanpa ada fakta yang jelas kebijakan itu merugikan atau tidak," kata akademisi transportasi ITB Dr Idwan Santoso pada detikcom, Rabu (25/5/2011).

Untuk mengetahui kebijakan pembatasan truk itu efektif atau tidak, sambung Idwan, bisa dilihat dari perbandingan kerugian kemacetan dengan kerugian distribusi yang terlambat akibat pengalihan jalur. Bila kerugian distribusi lebih besar maka kebijakan itu tidak efektif.

"Kebanyakan orang hanya melihat dari satu sisi. Truk tidak masuk tol dalam kota terkesan tidak macet, padahal di sisi lain biaya untuk membeli kebutuhan yang dibawa truk naik harganya akibat jalur yang dilewatinya semakin jauh," terangnya.

Begitu pula Pemprov DKI, lanjut Idwan, hanya melihat bila tidak ada truk di tol dalam kota maka jalanan tidak akan macet tapi kurang dalam memberikan solusi bagi kendaraan berat.

"Kajian itu nantinya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti lewat jalur mana nantinya truk? Akan menganggu atau tidak? Menambah kemacetan atau tidak? Dan mampukah kemampuan jalan yang akan dilewati truk itu?" ujar Idwan.

Menurut Idwan, bila kajian itu dilaksanakan oleh Pemprov DKI bersama pemda lainnya maka persoalan jalur kendaraan berat akan teratasi. Kebijakan yang jelas dan membuahkan kata sepakat bisa menjadi harmoni untuk mengurangi kemacetan tanpa perlu ada polemik antar-pemerintah daerah.

Sekadar diketahui, akibat kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Bogor dan Tangsel ini, sebanyak 16 ribu kendaraan berat anggota Organda DKI Jakarta akan mogok massal pada Jumat 27 Mei 2011.

Pemprov DKI Jakarta melarang kendaraan berat melintasi tol dalam kota pada pukul 05.00-22.00 WIB karena truk yang berjalan lelet dianggap sebagai pemicu kemacetan. Akibatnya truk mencari jalur alternatif, termasuk ke Jl Raya Serpong, Tangsel. Hal ini membuat penguasa Tangsel geram karena jalan itu menjadi macet dan rusak. Bogor juga akan membatasi tonase truk yang melintas.

(feb/nrl)