Maruarar Usul Survei Dulu Sebelum Bangun Gedung Baru DPR

Jakarta - Politisi PDIP Maruarar Sirait sudah berkeliling ke 20 provinsi untuk menanyakan kepada masyarakat tentang pembangunan gedung baru DPR. Hasilnya, masyarakat keberatan atas rencana itu.

"Seperti ke Jayapura, di situ saya menanyakan kepada rakyat, semuanya menjawab tidak setuju," kata Maruarar di sela-sela acara Tasyakuran Pembatalan Pembangunan Gedung DPR di Rumah Makan Omah Sendok di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Ke depan, menurut dia, jika ada kebijakan strategis yang menggunakan uang rakyat seperti pembangunan gedung, sebaiknya dilakukan survei terlebih dahulu terhadap rakyat sehingga bisa diketahui aspirasi mereka.

"Jangan sampai mengambil keputusan dulu baru mendengarkan aspirasi. Jadi pemerintah dan DPR saat mengambil keputusan politik harus mewakili rakyat. Kita ini kan bekerja mewakili rakyat. Kalau saya melihat dengan pembatalan gedung baru DPR rakyat akan percaya kepada kinerja anggota DPR," papar anggota DPR Komisi XI ini.

Ia juga berharap rapat-rapat di DPR dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat tahu.

Diberitakan sebelumnya, muncul dugaan upaya mark up dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. Modus mark up dilakukan dengan mengubah ruangan bagi anggota di DPR.

Kisruh pembangunan gedung baru dimulai saat desain pertama. Dalam desain pertama gedung akan dibuat setinggi 27 lantai dan masih menggunakan gedung Nusantara I untuk menampung semua anggota DPR. Namun kemudian Tim Teknis mengusulkan menjadi 33 lantai tanpa harus menggunakan gedung Nusantara I.

Desain itu pun kemudian diubah lagi menjadi 36 lantai dan pada desain keempat disetujui 26 lantai. Tetapi DPR dalam hal ini BURT mengira konsep 26 lantai itu tanpa menggunakan gedung Nusantara I. Tetapi dalam rapat konsultasi antara BURT, Sekjen DPR dan Kementerian PU kemarin, Marzuki Alie baru mengetahui bila dalam konsep konsep gedung berlantai 26 itu masih menggunakan gedung Nusantara I untuk menampung sebagian anggota dewan.

Atas ketidaksepahaman itu, Marzuki yang juga ketua BURT memutuskan pembangunan gedung baru DPR dihentikan sementara.

(aan/nrl)