Negara Harus Akhiri Pembiaran Terhadap Kekerasan

Medan - Negara harus segera mengakhiri politik pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama yang kerap terjadi belakangan ini. Pemimpin negara harus menunjukkan karakter dan keberanian untuk bicara jelas kepada rakyat, bahwa mereka tidak akan mentolerir kekerasan berlangsung.

Penegasan ini disampaikan budayawan Franz Magnis-Suseno SJ dalam seminar 'Ini Medan Demokrasi, Bung' yang berlangsung di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (25/5/2011) yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumut.

“Kita memerlukan pemimpin yang berani mengecam semua pihak yang meremehkan Pancasila. Tidak ada yang berhak menggunakan kekerasan di negara ini,” kata Magnis Suseno.

Magnis menyebutkan, kekerasan yang terjadi menimbulkan berbagai persoalan. Akar persoalannya mestilah diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan lain.

Dalam penilaian Magnis, ada empat sumber konflik dan kekerasan dalam masyarakat kita sekarang, yakni premanisme, lalu konflik tanah maupun penggusuran, kemudian pemekaran daerah dan agama. Keempat faktor ini terbungkus dalam kesamaan identitas. Identitas primordial, menjadi acuan dasar identitas seseorang dan orang itu akan mengambil sikap dan keputusan politik dari sudut keuntungan bagi kelompoknya yang sama identitasnya.

“Apabila identitas primordial itu adalah agama, maka orang itu pertama-tama merasakan diri sebagai warga agama dan bukan sebagai warga negara,” tukas Magnis dalam kesempatan yang turut dihadiri Willy Aditya Wakil Sekjen Bidang Litbang Nasional Demokrat, dan Budi Agustono dari USU sebagai pembicara.

Dengan kondisi ini, lanjut Magnis, maka identitas keagamaan menjadi batas perasaan solidaritas dan loyalitas sosialnya. Kebersamaan kebangsaan akan tanpa arti emosional bagi yang bersangkutan. Bangsa dan negara tidak lagi merupakan sesuatu yang diminati.

“Ketika fokus solidaritas eksklusif pada agama merupakan akhir dari negara kebangsaan. Sama halnya jika demokrasi partai politik terbentuk menurut identitas religius, maka demokrasi dalam arti yang biasa sudah mati,” kata Magnis.

Pasalnya, yang akan menentukan bagaimana seseorang memilih dalam pemilihan umum lantas tidak ditentukan oleh sikap politiknya, oleh dukungan atau penolakan terhadap kebijakan dan rencana politik tertentu, melainkan sekadar oleh identitas agamisnya.

(rul/nrl)