Politikus perempuan ini membukukan 'Laporan Pribadi Kunjungan Kerja Komisi IX Bangkok-Thailand 4-9 Juli 2010'. "Saya tidak mau bilang semua anggota DPR harus membuat ini, tapi ini bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggungjawab anggota Dewan untuk menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi," kata Itet.
Hal itu dikatakan dalam diskusi Laporan Pribadi Kunjungan Kerja Komisi IX ke Thailand, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5/2011). Hadir sebagai penanggap, pengamat politik Yudi Latif dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak menggunakan kata-kata yang panjang dan berbunga-bunga, tapi saya buat semenarik mungkin agar menarik untuk dibaca," katanya.
Yudi Latif mengapresiasi upaya Itet membukukan laporan pribadinya secara rinci. Dia berharap, apa yang telah dilakukan Itet bisa menjadi tradisi di DPR. Sebagai lembaga politik, DPR wajib mempertanggungjawabkan berapa sen pun uang rakyat yang telah digunakan.
"Di tengah sinisme yang meluas terhadap DPR karena persepsi publik melihat DPR kerjaannya tak ada lain selain hamburkan uang negara dengan jalan-jalan ke luar negeri yang tidak jelas, ini menjadi salah satu yang bisa dilihat hasilnya," katanya.
Sebastian mengatakan, selama ini publik sulit membedakan mana kunjungan kerja, studi banding, atau kunjungan delegasi. Sebab, para anggota Dewan tidak pernah mempertanggungjawabkan kepada publik soal kunjungan kerjanya.
"Ini hasil yang jujur. Dengan membaca buku ini sedikit demi sedikit orang mungkin mulai menaruh harapan bahwa masih ada anggota DPR yang benar," ujar Sebastian.
Itet mengaku tidak serta merta puas bisa membukukan hasil kunkernya. Sebagaimana ia tulis di halaman depan bukunya, "Laporan kunjungan yang disampaikan ini hanya akan bermanfaat apabila ada tanggapan dan tindak lanjut sebagai realisasi, visi dan misi kunjungan."
(lrn/rdf)











































