Kinerja DPR Melorot Karena Pemerintah Ngotot

Jakarta - Kapasitas dan kapabilitas anggota DPR yang sebelumnya berprofesi artis atau pengusaha, tidak perlu diragukan. Melorotnya capaian produk legislasi DPR bukan gara-gara keberadaan mereka, melainkan akibat sikap ngotot pemerintah dalam pembahasan RUU.

Demikian tanggapan anggota DPR, Lily Wahid, mengenai wacana penyebab rendahnya kinerja DPR. Politisi PKB itu ditemui wartawan usai acara diskusi di Warung Daun, Jl Wolter Monginsidi, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

"Saya tidak melihat kinerja menurun gara-gara artis atau pengusaha. Contohnya saja Tantowi Yahya, sebagai anggota DPR kapasitasnya tidak perlu diragukan," ujar Lily.

Namun dia tidak membantah bahwa kinerja dan capaian DPR belakangan ini semakin turun. Menurutnya penyebabnya adalah tarik ulur kepentingan antara DPR dengan pemerintah mengenai salah satu aturan dalam RUU yang otomatis menyebabkan pengesahannya menjadi UU juga terus tertunda.

Sebagai contoh, Lily menyebut proses legislasti RUU BPJS yang berlangsung di Komisi IX DPR. Sementara di Komisi I DPR ada RUU Intelijen yang pembahasannya jadi berkepanjangan akibat belum tercapainya kompromi mengenai aturan mengenai operasi penyadapan dan penangkapan.

"Semua fraksi di Komisi I sudah menolak, tapi pemerintah ngotot pasal itu harus ada dan kemudian pembahasan jadi molor. Jadi saya melihat turunnya produktivitas ini lebih karena kepentingan pemerintah," ujar wanita paruh baya ini.

Lantas apa yang sebaiknya dilakukan agar kinerja DPR dapat meningkat?

"Untuk meningkatkan produktivitas, sebaiknya DPR dan pemerintah lebih intensif berkomunikasi. Sehingga pembahasan RUU tidak perlu waktu lama," jawab adik alm Gus Dur ini.

Wacana bahwa penyebab rendahnya kinerja DPR disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Menurutnya ada kesenjangan antara anggota DPR periode 1999 dan 2009 yang membuat kinerja dan produk UU yang dihasilkan sangat tidak memuaskan.

Mantan Sekjen PDIP ini menyebut faktor penyebab kesenjangan adalah konfigurasi keanggotaan parlemen. Jumlah anggota DPR yang berasal dari aktivis partai lebih kecil dibanding artis pengusaha.

"Konfigurasinya sekarang terdiri dari aktivis partai yang jumlahnya juga semakin sedikit, lalu pemilik modal atau pengusaha, dan ketiga figur artis," jelasnya.

(lh/nrl)