Meski faktanya begitu, namun Bambang menilai partai politik juga tidak bisa membatasi komposisi artis dan pengusaha yang duduk di parlemen.
"Faktanya memang begitu. Saya setuju. Tapi kalau itu (dibatasi) susah. Karena dilakukan pemilihan langsung," kata Bambang dalam obrolan santai di Warung Daun, Jl Wolter Monginsidi, Jakarta, Selasa (24/5/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang ada beberapa artis dan pengusaha yang nggak sesuai dengan harapan kita. Pimpinan parpol harus melakukan pembinaan terhadap kadernya. Karena kader mencerminkan partainya," jelasnya.
Mengenai adanya penurunan pengesahan UU di era sekarang, menurut Bambang, hal itu dikarenakan adanya kepentingan yang luar biasa dan adanya tarik ulur dengan pemerintah atau lembaga yang diuntungkan oleh RUU itu sendiri.
"Inilah demokrasi pemilihan langsung," ujarnya.
Menurut Bambang, calon anggota DPR dipaksa mengeluarkan dana. Begitu terpilih, mereka harus berpikir mengembalikan dananya yang dahulu sudah dikeluarkan. Seharusnya ketika terjun ke dunia politis, seseorang itu harus sudah mapan.
"Nggak mikir lagi soal dapurnya. Sehingga bisa lebih fokus dengan tugasnya sebagai anggota dewan," akunya.
Sebelumnya Pramono Anung mengatakan, ada kesenjangan yang nyata antara anggota DPR di masa tahun 1999 dengan tahun 2009. Pada periode sekarang, anggota dewan banyak diisi oleh pemilik modal atau pengusaha dan figur artis.
Sedangkan aktivis partai malah sedikit. Hal Ini yang membuat kinerja dan produk UU yang dihasilkan oleh DPR terkadang sangat tidak memuaskan.
(gus/ndr)










































