Pramono Setuju Dugaan Mark Up Gedung Baru DPR Diusut

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung sepakat dilakukan pengusutan dugaan upaya mark-up pembangunan gedung baru, yang sudah dibatalkan. Dugaan mark-up gedung pertama kali diungkap oleh Ketua DPR yang juga Ketua BURT, Marzuki Alie.

"Kalau saya setuju saja itu diusut," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Pramono mengakui, memang ada persoalan dalam perencanaan pembangunan gedung yang dilakukan Tim Teknis (Setjen DPR, Kemen PU dan konsultan). Hal itu yang menyebabkan pembangunan dibatalkan.

"Tentu di samping karena desakan masyarakat juga," kata mantan Sekjen PDIP ini.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan ketidakprofesionalan Tim Teknis telah merugikan posisi DPR. Karena perencanaan Tim Teknis yang tidak matang, DPR menjadi sasaran hujatan masyarakat.

"Sekarang sekian lantailah, nanti berapa lantailah, ada kolam renang, ada kolam ikannyalah," kata Priyo.

Diberitakan sebelumnya, muncul dugaan upaya mark up dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. Modus mark up dilakukan dengan mengubah ruangan bagi anggota di DPR.

Kisruh pembangunan gedung baru dimulai saat desain pertama. Dalam desain pertama gedung akan dibuat setinggi 27 lantai dan masih menggunakan gedung Nusantara I untuk menampung semua anggota DPR. Namun kemudian Tim Teknis mengusulkan menjadi 33 lantai tanpa harus menggunakan gedung Nusantara I.

Desain itu pun kemudian diubah lagi menjadi 36 lantai dan pada desain keempat disetujui 26 lantai. Tetapi DPR dalam hal ini BURT mengira konsep 26 lantai itu tanpa menggunakan gedung Nusantara I. Tetapi dalam rapat konsultasi antara BURT, Sekjen DPR dan Kementerian PU kemarin, Marzuki Alie baru mengetahui bila dalam konsep konsep gedung berlantai 26 itu masih menggunakan gedung Nusantara I untuk menampung sebagian anggota dewan.

Atas ketidaksepahaman itu, Marzuki yang juga ketua BURT memutuskan pembangunan gedung baru DPR dihentikan sementara.



(lrn/gun)