"Keputusan itu sama saja dengan menyimpan kader bermasalah di DPR. Coba, sudah tahu bermasalah tapi dipertahankan di DPR," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan saat dihubungi, Selasa (24/5/2011).
Padahal, lanjut Abdullah, ketika PD mengambil keputusan tegas memecat Nazaruddin sebagai fungsionaris, hal itu sudah menggambarkan kader tersebut bermasalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Citra PD yang ingin membangun diri sebagai partai propemberantasan korupsi pun luntur. Komitmen PD masih perlu dipertanyakan bila benar-benar ingin memberantas korupsi.
"Jangan memberikan ruang bagi orang yang bermasalah," tuturnya.
(ndr/rdf)











































