Golkar: Partai Koalisi Tetap Boleh Kritik Pemerintah

Jakarta - Partai Golkar memaknai kontrak koalisi baru tidak sepenuhnya memaksa partai koalisi untuk tunduk dengan kebijakan pemerintah. Golkar memahami kontrak koalisi baru tetap memberikan ruang kritik untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Memberi ruang untuk berdiskusi karena itu kita intensifkan pertemuan, setiap pertemuan untuk meminimalisir perbedaan. Pertemuan intensif itu dilakukan untuk mempertemukan pandangan yang berbeda, kita mengakomodir bukan tunduk karena tidak menghilangkan fungsi partai dalam melakukan pengawasan," ujar Sekjen Golkar, Idrus Marham, kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).

Idrus menuturkan, kontrak koalisi yang ditandatangani semua partai koalisi membawa angin segar di internal koalisi. Partai koalisi telah sepakat melakukan penguatan sendi utama koalisi yakni Setgab koalisi.

Dalam Setgab koalisi inilah akan diakomodir semua pendapat partai koalisi. Untuk selanjutnya diambil keputusan bersama yang akan diterapkan di DPR.

"Kontrak koalisi dalam rangka penguatan Setgab. Bukan kotrak baru tapi penguatan kinerja. Bagaimana pertemuan lebih intensif dilakukan, bagaimana sikap politik didiskusikan. Masalah-masalah yang ada yang menjadi isu berkembang kita diskusikan," tuturnya.

Idrus berharap banyak pada kontrak koalisi yang baru ini. "Jadi kita ingin mengintensifkan, memproduktifkan, supaya koalisi menjadi produktif dengan berbagai penguatan," tegasnya.

(van/fiq)