Jaksa Tetap 'Ancam' 2 Buruh Pengguna Logo Burung Garuda 1 Tahun Bui

Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menyatakan tidak mungkin melakukan deponeering atau mengesampingkan kasus pencantuman logo Burung Garuda yang menimpa 2 buruh PT Sumi Indo Wiring System (PT SIWS) Purwakarta, Jawa Barat. Sebab, berkas kasus pelanggaran terhadap UU 24/2009 Pasal 69 huruf b sudah lengkap (tahap kedua).

“Permohonan para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu sah-sah saja disampaikan tapi Kejari Purwakarta tidak mungkin mengabulkannya karena berkas yang ditanganinya sudah lengkap (tahap II),” kata Kasipidum Kejari Purwakarta, Yudi seperti dilansir dalam situs resmi kejaksaan, www.kejaksaan.go.id, Senin (23/5/2011).

Dijelaskan Yudi, mendeponeering suatu kasus hukum di kejaksaan itu sah-sah saja asalkan menyangkut kepentingan negara yang lebih besar. "Kalau menyangkut kepentingan yang lebih besar, tidak masalah suatu kasus hukum dideponeering," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Yudi menjelaskan jika kedua tersangka yang merupakan pengurus unit kerja SPMI di PT SIWS itu tidak ditahan. Pasalnya, ancaman hukuman yang ada di dalam UU 24/2009 di bawah 5 tahun.

“Pencantuman logo Burung Garuda yang dilakukan oleh kedua tersangka mungkin karena ketidaktahuan, namun demikian kejaksaan menangani kasus itu dalam rangka menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum,” bela Yudi.

Seperti diketahui, buruh PT SIWS akan mengadakan pemilihan ketua serikat buruh, akhir Desember 2010. Ketua dan Wakil Ketua, Eko dan Erwin berinisiatif membuat stempel kepanitiaan menggunakan gambar yang menyerupai lambang negara Burung Garuda. Entah siapa yang membocorkan, polisi pun mendapati undangan yang berstempel panitia dengan lambang Burung Garuda. Secepat kilat, polisi memanggil Eko dan Erwin ke Polres Purwakarta.

Kepada kedua tersangka, polisi mengenakan Pasal 69 UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Ancaman pidananya maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta.

(asp/nwk)