Kasus Nazaruddin Bisa Diskreditkan Demokrat, Wajar SBY Murka

Jakarta - Kasus demi kasus terus mendera Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Terakhir terkait kasus pemberian uang pada Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Ghaffar. Bila tak segera diselesaikan, diambil jalan keluar citra SBY dan Partai Demokrat jadi taruhan.

"Sebagai Ketua Dewan Pembina wajar SBY murka, kita bisa pahami ini. Karena kasus-kasus ini bisa mendiskreditkan PD," kata Ketua Dewan Penyantun YLBHI Todung Mulya Lubis, Jumat (20/5/2011).

SBY sebagai pendiri dan ikon Partai Demokrat, selama ini mencitrakan partainya sebagai pro pemberantasan korupsi dan pro pada penegakkan hukum. Tentu munculnya kasus-kasus terkait bendahara partai demokrat akan sangat menohok.

"Kasus MK ini suatu perbuatan yang merugikan PD. Wajar kalau SBY segera harus mengambil sikap," imbuhnya.

Nah, sebaiknya kalau PD benar ingin mengambil sikap tegas, bisa diambil langkah penonkatifan lebih dahulu. Apalagi KPK tengah mengusut kasus Kemenpora, akan lebih baik guna memudahkan proses hukum.

"Agar bersama-sama membangun budaya hukum akuntabel dan kalau nanti tidak ada kaitannya bisa direhabilitasi kembali," tuturnya.

(ndr/mad)