Persempit Ruang Korupsi, Pendanaan Parpol Harus Transparan

Jakarta - Kasus suap yang melibatkan partai politik (parpol) masih kerap terjadi. ICW menilai kasus itu terjadi akibat perburuan keuntungan yang dilakukan parpol. Perlu dibuat transparansi pendanaan di setiap parpol.

"Kasus suap di Kemenpora hanyalah satu dari kasus korupsi yang melibatkan politisi dan birokrat. Semua kasus tersebut dilatarbelakangi keinginan parpol untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya," kata peneliti korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers bertema 'Perburuan Rente Pendanaan Partai Politik' di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2011).

Dahlan mengatakan, hasil riset ICW menunjukan 44,6 persen anggota dewan adalah pengusaha. Pengusaha ini masuk DPR sebagai sarana investasi, sehingga tidak boleh rugi. "Ini yang menyebabkan rawan korupsi," katanya.

Dahlan menyatakan, untuk mencegah kasus korupsi yang melibatkan partai politik terulang perlu dilembagakan transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol. Selain itu perlu dibangun kemandirian pendanaan partai politik.

"Semangat antikorupsi juga perlu dibangun dan jangan dijadikan komoditas politik semata," katanya.

(nal/fay)