Ahli Bahasa: Pejabat Sebaiknya Hindari Kalimat 'Bersayap'

Jakarta - Pejabat maupun public figure sering menjadi sorotan masyarakat. Tingkah laku dan tata bahasa mereka dinilai bait demi bait. Untuk itu, mereka harus lebih berhati-hati agar insiden Bambang Soesatyo yang dinilai mengeluarkan statemen rasis tidak terulang.

"Seorang pejabat haruslah lebih hati-hati dalam mengatakan pernyataan. Sebaiknya menghindari kalimat konotatif atau bersayap yang akhirnya masyarakat mengartikan sendiri kalimat itu," terang pakar Bahasa Indonesia, Dr Untung Yuwono, pada detikcom, Jumat (20/5/2011).

Penggunaan kalimat indirect pragmatik atau kalimat tidak langsung yang mengandung konotasi tertentu juga baiknya dihindari, terlebih bagi seorang pejabat. Menurutnya banyak pilihan kata Bahasa Indonesia lainnya yang mudah dimengerti masyarakat awam.

Untuk menentukan kalimat mengandung unsur SARA atau tidak, lanjut Untung, harus ditelisik apa yang menjadi acuannya. Selain itu, harus dilihat dalam konteks dan situasi seperti apa pembicara melontarkan sebuah pernyataan.

"Tidak bisa seseorang menilai langsung suatu kalimat berbau SARA atau tidak. Harus dilihat siapa yang melontarkan, apa memang dia biasa mengkritik atau tidak. Terakhir, ditanyakan kembali apakah orang itu memang bermaksud menyerang etnis, agama atau hal lain," ujar pengajar di Departemen Linguistik Universitas Indonesia (UI) ini.

Terkait kritik yang dilontarkan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tentang pembelian pesawat MA 60 dari China, Untung tidak bisa serta-merta menilai kritik itu mengandung SARA. Ia harus menelusuri apa yang menjadi acuan politikus Golkar itu untuk berkritik.

"Saya tidak bisa melihat itu (kritik Bambang) sebagai SARA atau tidak. Harus dilihat dulu apakah acuannya negatif atau positif. Apakah orang yang dituju (Mari Elka) sesuai dengan acuan kalimatnya. Bambang menggunakan kalimat 'nenek moyangnya', akhiran 'nya' ini maksudnya apa kan bisa macam-macam," jelas Untung.

Bambang sebelumnya melontarkan kritik kepada Mendag dalam dialektika demokrasi "Orde Baru vs Reformasi" yang membahas hasil survei Indobarometer di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

"Beda dengan zaman Soeharto, maaf bukan mau membandingkan, tapi terlihat dari kualitas yang berbeda. Karena zaman Soeharto itu ada seleksi yang cukup ketat, bukan hanya basa-basi pemilihan menteri, di-shooting bahwa dipanggil sama presiden, lalu terpilih, hanya show up tapi kualitasnya terlihat. Jangan heran kalau kebijakan Elka membeli pesawat MA 60 dari China itu lebih mengacu ke nenek moyangnya," ujar Bambang.

Bambang yang dikonfirmasi mengatakan tidak mau meminta maaf terkait pernyataannya tersebut. Pernyataan yang dilontarkan bermaksud agar Mari Elka lebih nasionalis dan tidak mendahulukan kepentingan China.

"Saya kira nggak perlu minta maaf. Demi bangsa ini, saya hanya minta dia lebih nasionalis. Agar kebijakan dan sepak terjangnya sebagai pejabat negara mendahulukan kepentingan nasional dan melindungi industri dalam negeri. Bukan asing, termasuk China," kata Bambang kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

(feb/nrl)