Wakil Ketua DPR: Komisi VIII Harus Panggil Panji Gumilang

Jakarta - Komisi VIII DPR diminta segera merealisasikan rencananya memanggil mantan petinggi NII KW 9. Selanjutnya, Komisi VIII DPR diminta segera memanggil pemilik Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.

"Saya selaku pimpinan DPR yang juga membawahi Komisi VIII, mendukung penuh rencana komisi tersebut untuk meminta klarifikasi pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Karena sesuai tugas poksinya di bidang agama, maka pemanggilan itu membuat DPR dapat menggali lebih dalam dan mendapat penjelasan secara langsung dari Panji Gumilang, sekaligus menjawab rumor selama ini, atas keterlibatannya dalam kegiatan NII," ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2011).

Menurut Taufik, komisi VIII punya kewajiban memastikan keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW 9 yang diduga dipimpin Panji Gumilang. DPR punya wewenang penuh memantau hal itu.

"Saya kira, inilah yang akan dilakukan Komisi VIII, segera mengklarifikasi secara langsung pada Panji Gumilang, atas kegiatan NII yang oleh sebagian masyarakat diyakini, Panji Gumilng terlibat dalam kasus tersebut yang telah meresahkan masyarakat," terangnya.

Ia juga menyarankan Menteri Agama untuk berkoordinasi dengan instansi lain menyangkut pengungkapan NII KW 9. Sehingga ada temuan yang lebih menenangkan warga.

"Saya tidak menyalahkan pernyataan Menag. Berdasarkan kunjungannya, mungkin saja memang beliau dan para staff di Kemenag tidak menemukan kejanggalan dalam proses kurikulum pengajarannya. Karena tupoksinya beliau hanya sebatas pemantauan pendidikan di sana. Tetapi jika ingin menelusuri lebih jauh tembok di balik keterlibatan Al Zaytun atas gerakan NII, maka dibutuhkan kerjasama atau kordinasi dengan sektor lainnya, yakni kepolisian," jelasnya.

Untuk itu, Taufik juga mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk Tim terpadu yang terdiri dari MUI, Kemenag, Kemendiknas, Kemendagri dan Kemenhankam untuk menangkal gerakan NII KW 9 yang sudah menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

"Tidak hanya disoroti oleh Kemenang dan Kepolisian saja, penelusuran dan penangkalan atas gerakan NII ini harus juga diikuti oleh Kemendiknas, dimana NII KW 9 kan sudah merambah ke sekolah-sekolah serta perguruan tinggi sehingga Kemendiknas ikut berperan. Lalu Kemendagri, jika ada anggota NII yang masuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu harus dipecat, karena sumpah dia kan terhadap Pancasila dan UUD 45, jika tidak ada langkah kongkrit nantinya bisa meresahkan kalangan PNS," paparnya.



(van/gun)