"Ada lobi-lobi kurang sehat tentang (pembatalan) ini, harusnya ini dimusyawarahkan dulu," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, saat dihubungi wartawan, Jumat (20/5/2011).
Selamat mengatakan, ujicoba seperti ini memang ada plus minusnya. Oleh karena itu, segala aspek harus diperhitungkan tidak dari sisi ekonomi saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan, ada baiknya semua pihak yang terkait dengan kebijakan ini, mencari penyelesaian masalah yang terbaik. Pemerintah pusat diminta juga mempertimbangkan alasan Pemprov karena tujuannya ingin adanya perubahan arus lalu lintas yang lebih baik di Jakarta khususnya Tol Dalam Kota.
"Kalau kita lihat soal kuat-kuatnya pasti kuat pemerintah pusat. Kalau pusat, mau apa kita? Nggak bisa apa-apa. Sementara kalau Dishub dan DKI bersikukuh tapi pemerintah pusat tetap menghambat ya mau gimana?" imbuhnya.
"Karena kan ibukota ini ada tanggung jawab di pusat dan di pemda juga," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
DPRD DKI juga menyarakan masalah ini tidak diselesaikan dengan mengandalkan ego semata. "Marilah semua duduk bersama biar ini clear karenakan ada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu sosial dan ekonomi," tutupnya.
(lia/nwk)










































