"Kritik itu tidak boleh, itu tidak etis. Bambang Soesatyo harus minta maaf dan mencabut pernyataannya. Dia seorang pejabat, harusnya menjadi teladan dan menjunjung nilai-nilai demokrasi," kata pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago pada detikcom, Jumat (20/5/2011).
Menurutnya, pernyataan kritik harus tetap rasional dan berdasarkan fakta secara objektif, bukan mengangkat isu soal etnis dan berbau SARA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila Bambang mengabaikannya, lanjut Andrinof, maka akan ada risiko politik. Popularitas Bambang akan menurun dan masyarakat tidak akan menyukai anggota Komisi III DPR itu.
"Harus ada sanksi politik. Bambang harus ditegur oleh partainya dan Badan Kehormatan DPR," ujar Andrinof.
Bambang melontarkan pernyataan tidak mengenakkan dalam dialektika demokrasi "Orde Baru vs Reformasi" yang membahas hasil survei Indobarometer di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).
Ia menilai pemerintahan Soeharto lebih komprehensif memilih menteri sehingga tak ada kesalahan pembelian pesawat MA60 dari China.
"Beda dengan zaman Soeharto, maaf bukan mau membandingkan, tapi terlihat dari kualitas yang berbeda. Karena zaman Soeharto itu ada seleksi yang cukup ketat, bukan hanya basa-basi pemilihan menteri, dishooting bahwa dipanggil sama presiden, lalu terpilih, hanya show up tapi kualitasnya terlihat. Jangan heran kalau kebijakan Elka membeli pesawat MA 60 dari China itu lebih mengacu ke nenek moyangnya," kritiknya.
(feb/nrl)











































