Kepala BIN Jamin Intelijen Takkan Jadi Alat Politik

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Pol (Purn) Sutanto, menjamin intelijen ke depan akan profesional, independen dan tidak akan dijadikan alat politik kekuasaan. RUU Intelijen yang sedang dibahas pemerintah dan DPR akan memungkinkan hal itu.

"Itu undang-undangnya cukup keras, ada sanksi hukum (bagi penyelewengan aktivitas intelijen-red). Kan sudah jelas dalam persyaratannya, nonpartisan, profesional, menjunjung tinggi hukum dan HAM," kata Sutanto.

Hal itu dikatakannya saat menjawab pertanyaan wartawan usai rapat kerja pembahasan RUU Intelijen dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Ditanya bagaimana mengawasi praktik intelijen yang tertutup, Sutanto mengatakan, DPR yang akan melakukan pengawasan. "Di situ kan ketahuan kegiatan yang di luar dari kewenangannya, DPR kan akan tahu, termasuk juga wartawan. Kita jangan lihat-lihat masa-masa lalu, kan ada undang-undang tentunya semakin baik," ujar mantan Kapolri ini.

Sebelumnya dalam rapat, anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie mengatakan, tidak bisa dipungkiri intelijen bisa jadi tim sukses calon presiden tertentu. "Intelijen yang kerjanya undercover tidak bisa dipantau, bisa jadi alat yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Ini bahaya," ujar Effendy.

"Kalau BIN jadi timses, tidak tahu kita. Nembak kita pun tidak tahu kita," ujar politikus PKB itu.

(lrn/gah)